/2026/02/11/1148955828.jpg "AS Siap Tawarkan Alutsista ke Bangladesh, Bendung Pengaruh China")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Amerika Serikat (AS) menyatakan kekhawatirannya atas semakin besarnya pengaruh China di Asia Selatan dan berencana menawarkan sistem pertahanan dari AS serta sekutunya kepada pemerintahan baru Bangladesh sebagai alternatif dari perangkat militer buatan China.
Hal tersebut disampaikan Duta Besar AS untuk Bangladesh, Brent T. Christensen, menjelang pemilu parlemen Bangladesh yang digelar Kamis (12/2/2026).
Pemilu ini berlangsung setelah pemberontakan yang dipimpin generasi muda (Gen Z) pada Agustus 2024 menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina yang dikenal dekat dengan India. Hasina kini berada di pengasingan di New Delhi.
Baca Juga: Hubungan Memanas, Filipina Minta China Jaga Nada Pernyataan Tetap Tenang
Kepergian Hasina dinilai membuka ruang bagi China untuk memperdalam pengaruhnya di Bangladesh, di tengah meredupnya peran India.
China baru-baru ini menandatangani perjanjian pertahanan dengan Bangladesh untuk membangun pabrik drone di dekat perbatasan India, langkah yang memicu kekhawatiran sejumlah diplomat asing.
Selain itu, Bangladesh juga sedang berdiskusi dengan Pakistan untuk membeli jet tempur JF-17 Thunder, pesawat multirole yang dikembangkan bersama China.
“AS prihatin terhadap meningkatnya pengaruh China di Asia Selatan dan berkomitmen bekerja sama erat dengan pemerintah Bangladesh untuk mengomunikasikan secara jelas risiko dari jenis-jenis kerja sama tertentu dengan China,” kata Christensen.
Ia menambahkan, AS menawarkan berbagai opsi guna membantu Bangladesh memenuhi kebutuhan kapabilitas militernya, termasuk sistem pertahanan dari AS maupun negara sekutu, sebagai alternatif dari sistem buatan China. Namun ia tidak merinci tawaran tersebut.
Kementerian Luar Negeri China menyatakan bahwa kerja sama komprehensif antara China dan Bangladesh di bidang politik, ekonomi, dan keamanan telah menguntungkan kedua negara dan tidak ditujukan kepada pihak ketiga.
Baca Juga: AirAsia Siap Borong Pesawat Kecil, Batalkan Pesanan A330neo
Dorong Hubungan Bangladesh–India
Christensen juga mengatakan pemerintahan Presiden Donald Trump ingin melihat hubungan yang baik antara Bangladesh dan India demi menjaga stabilitas kawasan.
Hubungan New Delhi–Dhaka memburuk sejak Hasina melarikan diri, berdampak pada layanan visa dan kerja sama olahraga kriket antara kedua negara.
AS menegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan mana pun yang terpilih dalam pemilu Bangladesh. Kontestasi diperkirakan berlangsung ketat antara dua koalisi yang dipimpin Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) dan partai Islamis Jamaat-e-Islami, dengan sejumlah survei menunjukkan BNP unggul.
Baca Juga: Pembahasan RUU Kripto di Gedung Putih Produktif, Namun Tak Kunjung Ada Kesepakatan
Diplomasi Komersial dan Investasi
Selain isu pertahanan, Christensen menekankan bahwa diplomasi komersial menjadi salah satu prioritas utama AS. Banyak perusahaan AS disebut tertarik berinvestasi di Bangladesh, namun menunggu sinyal jelas bahwa pemerintahan baru terbuka terhadap bisnis.
Produsen energi Chevron telah lama beroperasi di Bangladesh, tetapi kehadiran perusahaan besar AS lainnya masih terbatas.
Pajak tinggi dan kendala repatriasi keuntungan disebut menjadi hambatan investasi.
Bahkan, jaringan seperti Starbucks dan McDonald’s belum hadir di negara berpenduduk sekitar 175 juta jiwa tersebut.
Baca Juga: AirAsia X Akan Lebih Banyak Operasikan Pesawat Jet Kecil
Isu Pengungsi Rohingya
Terkait 1,2 juta pengungsi Rohingya yang ditampung Bangladesh, Christensen menegaskan AS tetap menjadi penyumbang terbesar bantuan kemanusiaan.
Ia merujuk pada kerangka pendanaan global senilai US$2 miliar yang baru ditandatangani dengan PBB untuk meningkatkan efektivitas bantuan, termasuk bagi Bangladesh. Namun ia juga mendesak negara-negara donor lain untuk meningkatkan kontribusi.
“AS tidak bisa menanggung sebagian besar beban ini sendirian. Mitra internasional perlu meningkatkan dukungan terhadap respons Rohingya,” ujarnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, badan pengungsi PBB kesulitan mengumpulkan dana yang cukup, sehingga menyebabkan pemotongan jatah bantuan pangan dan penutupan sejumlah sekolah bagi pengungsi Rohingya.
