Reporter: SS. Kurniawan | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - HONG KONG. Pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan, undang-undang (UU) yang mendukung para pemrotes bisa merusak kepercayaan bisnis di pusat keuangan Asia ini.
Lam menyebutkan, UU Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi Hong Kong yang Presiden Amerika Serikat (AS) teken pekan lalu "sama sekali tidak perlu". Sebab, bekas koloni Inggris itu tengah bergulat dengan resesi pertamanya dalam satu dekade.
UU tersebut mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk menyatakan setidaknya setiap tahun bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi yang cukup untuk membenarkan ketentuan perdagangan AS yang menguntungkan, dan mengancam sanksi atas pelanggaran HAM.
Baca Juga: Donald Trump: UU soal Hong Kong memang mempersulit negosiasi dagang dengan China
"Dampaknya saat ini adalah pada kepercayaan diri, karena perusahaan akan khawatir tentang tindakan yang mungkin diambil oleh Pemerintah AS di masa depan, setelah mereka meninjau undang-undang ini," kata Lam, Selasa (3/12), seperti dikutip Reuters.
Hari ini, Lam juga mengumumkan putaran keempat langkah-langkah bantuan Pemerintah Hong Kong untuk meningkatkan ekonomi kota yang terpukul aksi demo yang sudah berlangsung lima bulan lebih.
Tapi, Lam tidak memerinci langkah-langkah tambahan apa yang akan pemerintahannya ambil untuk meningkatkan kegiatan ekonomi Hong Kong. Ia cuma bilang, akan mengumumkannya dalam waktu dekat.
Pemerintah Hong Kong sebelumnya menawarkan bantuan sekitar HK$ 21 miliar (US$ 2,7 miliar) untuk mendukung perekonomian, khususnya sektor transportasi, pariwisata, dan ritel.
Baca Juga: Alasan China di balik larangan kunjungan militer AS ke Hong Kong
Aksi protes telah memukul penjualan ritel yang jatuh ke rekor terendah pada Oktober, gara-gara unjuk rasa yang sering berakhir ricuh membuat wisatawan takut dan menekan pengeluaran.
Sebelumnya, China melarang kapal-kapal dan pesawat militer negeri uak Sam mengunjungi Hong Kong, yang menjadi perhentian sementara Armada Ketujuh AS, sebagai balasan atas UU yang mendukung pemrotes di Hong Kong.
Lam mengatakan, persetujuan untuk kunjungan pelabuhan semacam itu adalah wewenang Kementerian Luar Negeri China.
