Reporter: Vina Destya | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - PARIS. Pemerintah-pemerintah di dunia diminta untuk membuka front baru sebagai upaya internasional untuk memberantas penghindaran pajak.
Dilansir dari Reuters, EU Tax Observatory menyampaikan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah yakni menerapkan pajak minimum global bagi para miliarder. Dari pengenaan pajak minimum itu diprediksi dapat mengumpulkan pajak US$ 250 miliar dari miliarder setiap tahunnya.
Kelompok riset yang bernaung di Paris School of Economics itu menyebutkan, jumlah tersebut hanya 2% dari hampir US$ 13 triliun nilai kekayaan yang dimiliki 2.700 miliarder di seluruh dunia.
Tarif pajak pribadi para miliarder saat ini seringkali jauh lebih rendah dibandingkan yang dibayarkan pembayar pajak lain. Sebab, mereka bisa memarkir kekayaannya di perusahaan yang melindungi mereka dari kewajiban membayar pajak penghasilan.
"Hal tersebut sulit untuk dibenarkan karena memiliki risiko merusak keberlanjutan sistem perpajakan dan penerimaan sosial atas perpajakan," ujar Direktur Observatorium Gabriel Zucman dikutip dari Reuters, Selasa (24/10).
Tarif pajak pribadi para miliarder di Amerika Serikat (AS) diperkirakan mendekati 0,5%.
Baca Juga: Resmi! OECD Terbitkan Konvensi Multilateral Pilar 1 Pajak Global
Meningkatnya ketimpangan kekayaan di beberapa negara memicu seruan agar warga terkaya bersedia menanggung lebih banyak beban pajak. Ini karena anggaran keuangan publik berjuang untuk mengatasi populasi yang menua, serta kebutuhan pembiayaan yang besar untuk transisi iklim dan warisan utang Covid.
Presiden AS Joe Biden dalam pengajuan anggaran untuk tahun 2024 mendatang, memasukkan rencana pajak minimum sebesar 25% untuk 0,01% orang terkaya di AS.
Tetapi, proposal tersebut telah dikesampingkan oleh anggota parlemen di Washington yang disibukkan oleh ancaman penutupan pemerintah dan tenggat waktu pendanaan yang semakin dekat.
Meskipun dorongan internasional yang terkoordinasi untuk memberikan pajak minimum bagi para miliarder dapat menghabiskan waktu yang cukup lama, Observatory memberikan contoh keberhasilan pemerintah dalam semua hal.
Menurut perkiraan Observatory, penerapan pembagian data informasi rekening secara otomatis pada tahun 2018 telah mengurangi jumlah kekayaan yang disimpan di offshore tax havens sebanyak tiga kali lipat.
