Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Korea Selatan kembali diguncang oleh ketegangan politik yang semakin memuncak, dengan ribuan pendukung Presiden yang ditahan, Yoon Suk Yeol, menyerbu gedung pengadilan pada Minggu dini hari.
Aksi ini terjadi setelah keputusan pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan Yoon, yang menghadapi tuduhan pemberontakan terkait deklarasi darurat militer yang dikeluarkannya pada 3 Desember lalu.
Kejadian ini telah menyebabkan kekacauan di negara tersebut dan menambah ketidakpastian politik yang telah berlangsung lama.
Peristiwa Penyerbuan Gedung Pengadilan
Pada sekitar pukul 03.00 pagi waktu setempat, setelah pengumuman keputusan pengadilan untuk memperpanjang penahanan Yoon, ratusan pendukungnya mulai menyerbu gedung pengadilan di Distrik Barat Seoul.
Baca Juga: Presiden Korsel Yoon akan Hadiri Sidang Perpanjangan Penahanan
Mereka melawan pasukan pengamanan yang berusaha menghalangi mereka. Para pengunjuk rasa menggunakan pemadam kebakaran untuk menyerang barisan polisi yang berjaga di pintu depan dan kemudian membanjiri gedung tersebut, merusak peralatan kantor, furnitur, dan instalasi lainnya.
Polisi berhasil mengendalikan keadaan beberapa jam kemudian, menangkap 46 orang yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Pemerintah Korea Selatan, melalui Presiden sementara Choi Sang-mok, menyatakan penyesalan yang mendalam terhadap tindakan kekerasan ilegal ini. Ia menegaskan bahwa tindakan semacam ini tidak dapat diterima dalam masyarakat demokratis.
Kerusuhan yang Menimbulkan Kerusakan
Kerusuhan ini menyebabkan sembilan petugas polisi terluka, sementara sekitar 40 orang mengalami cedera ringan. Beberapa dari para pelaku kerusuhan bahkan menyiarkan langsung peristiwa tersebut di YouTube, menunjukkan penghancuran di dalam gedung pengadilan sambil meneriakkan nama Yoon Suk Yeol.
Beberapa penyiar langsung juga berhasil ditangkap oleh polisi saat melakukan siaran mereka.
Aksi kekerasan ini menjadi sorotan publik, dengan banyak pihak yang mengecam tindakan tersebut sebagai langkah ekstrem yang mengancam kestabilan politik negara. Pada saat yang sama, pemerintah Korea Selatan berjanji untuk meningkatkan langkah-langkah keamanan untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan.
Kontroversi Penahanan Yoon Suk Yeol
Yoon Suk Yeol menjadi presiden pertama Korea Selatan yang ditangkap selama menjabat, sebuah langkah yang tak terbayangkan sebelumnya. Penahanannya terkait dengan dugaan insubordinasi setelah mengeluarkan dekrit darurat militer pada 3 Desember, yang kemudian dibatalkan setelah mendapat penolakan tegas dari parlemen.
Dalam sidang pada hari Sabtu, pengadilan memutuskan untuk memperpanjang masa penahanan Yoon selama 20 hari dengan alasan kekhawatiran bahwa Yoon dapat menghancurkan bukti yang ada.
Baca Juga: Penyidik Korsel Ajukan Permohonan Perpanjangan Penahanan Presiden Yoon Suk Yeol
Pengadilan menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk mencegah Yoon menghalangi penyidikan lebih lanjut, mengingat ia menolak untuk diperiksa lebih lanjut oleh pihak penyidik.
Yoon juga menghadapi tantangan hukum dari pengacaranya yang mengklaim bahwa penahanan tersebut ilegal karena surat perintah yang dikeluarkan berada di yurisdiksi yang salah. Mereka juga menyatakan bahwa tim penyidik tidak memiliki mandat yang sah untuk melakukan penyelidikan terhadap Yoon.
Tuduhan Terhadap Yoon Suk Yeol
Tuduhan utama yang dihadapi oleh Yoon adalah insubordinasi, yang merupakan salah satu dari sedikit kejahatan yang tidak mendapatkan kekebalan bagi seorang presiden di Korea Selatan. Secara teknis, kejahatan ini dapat dijatuhi hukuman mati, meskipun Korea Selatan telah berhenti melaksanakan hukuman mati dalam hampir 30 tahun terakhir.
Pihak pengacara Yoon menegaskan bahwa mereka akan terus berjuang untuk membuktikan bahwa penahanan ini tidak sah dan mereka akan mengusahakan segala cara dalam proses hukum yang akan datang untuk memperbaiki keadaan ini. Mereka juga mengungkapkan penyesalan atas kekerasan yang terjadi di gedung pengadilan tersebut.
Implikasi Politik: Kekuatan Partai dan Respons Masyarakat
Peristiwa ini memperburuk krisis politik di Korea Selatan, di tengah perdebatan mengenai masa depan Yoon dan peranannya dalam politik negara. Partai People Power, yang beraliran konservatif dan mendukung Yoon, menyatakan bahwa keputusan pengadilan untuk memperpanjang penahanan Yoon adalah "sangat disayangkan".
Mereka mempertanyakan apakah dampak dari penahanan presiden yang sedang menjabat telah dipertimbangkan dengan matang.
Di sisi lain, Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama, menilai keputusan pengadilan tersebut sebagai "landasan" untuk memulihkan ketertiban dan menekankan bahwa kerusuhan yang dipicu oleh kelompok-kelompok "sayap kanan" hanya akan memperburuk krisis nasional.
Baca Juga: Bank of Korea Mempertahankan Suku Bunga Acuan 3% di Tengah Pelemahan Won
Meskipun dukungan terhadap Partai People Power anjlok setelah deklarasi darurat militer Yoon, yang akhirnya dicabut, namun dalam beberapa minggu terakhir, dukungan terhadap partai ini mulai bangkit kembali. Menurut survei Gallup Korea, Partai People Power kini unggul sedikit dari Partai Demokrat, dengan perbedaan dukungan mencapai 39% berbanding 36%.
Proses Impeachment dan Pengadilan Konstitusi
Selain penyelidikan kriminal yang melibatkan Yoon, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan sedang memutuskan apakah Yoon akan dipecat secara permanen atau dipulihkan sebagai presiden setelah keputusan parlemen pada 14 Desember yang mengimpeach dirinya.
Hal ini menambah ketegangan politik yang semakin meningkat di negara tersebut, dengan masyarakat dan lembaga-lembaga negara menunggu keputusan final dari Mahkamah Konstitusi.
