Sumber: Yonhap | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - SEOUL -- Usulan kedua untuk memakzulkan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol atas kontroversi deklarasi darurat militernya telah disampaikan ke Majelis Nasional pada Jumat (13/12). Langkah ini menyusul kekacauan politik yang dipicu oleh penerapan darurat militer pada 3 Desember lalu, yang menciptakan krisis politik yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.
Partai Demokrat (DP), oposisi utama, berencana membawa usulan pemakzulan ini ke pemungutan suara pada sesi pleno Sabtu pukul 17.00 waktu setempat. Berdasarkan undang-undang, usulan pemakzulan harus diproses untuk pemungutan suara dalam rentang waktu 24 hingga 72 jam setelah dilaporkan pada sesi pleno.
Tonton: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Umukan Darurat Militer
Usulan pertama pemakzulan Yoon gagal Minggu lalu setelah mayoritas anggota parlemen partai yang berkuasa memboikot pemungutan suara. Setelah kegagalan tersebut, DP berkomitmen untuk terus mendorong pemakzulan Yoon setiap pekan hingga mencapai kesepakatan.
Dalam usulan terbaru, DP menuduh bahwa pasukan darurat militer dan polisi yang bertindak di bawah arahan Presiden Yoon mencoba menangkap anggota parlemen oposisi. Namun, tuduhan terhadap Ibu Negara Kim Keon Hee, termasuk dugaan manipulasi saham dan intervensi dalam nominasi pemilu, telah dihapus dari mosi kali ini.
Baca Juga: Pemimpin Oposisi Korea Selatan Desak Partai Berkuasa Dukung Pemakzulan Presiden Yoon
Pada sesi interpelasi hari Jumat, anggota parlemen oposisi mengajukan pertanyaan kepada Kabinet terkait pidato Presiden Yoon sehari sebelumnya. Dalam pidatonya, Yoon membela langkah darurat militernya dan menolak tudingan bahwa deklarasi tersebut merupakan tindakan pemberontakan.
Oposisi juga meminta kehadiran beberapa pejabat tinggi, termasuk Perdana Menteri Han Duck-soo, Menteri Keuangan Choi Sang-mok, Menteri Pendidikan Lee Ju-ho, dan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, untuk menjelaskan keputusan darurat militer yang menuai kritik tersebut.
Sebelumnya, pada sesi interpelasi Rabu, Perdana Menteri Han menyampaikan permintaan maaf atas kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer. Han mengungkapkan bahwa tidak ada seorang pun dalam rapat Kabinet singkat sebelum deklarasi yang menyetujui langkah Yoon tersebut.
Krisis politik yang dipicu oleh langkah Presiden Yoon telah mengguncang stabilitas politik Korea Selatan. Usulan pemakzulan yang diajukan kembali menunjukkan betapa dalamnya perpecahan politik di negara itu, sementara oposisi terus menekan pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan yang dianggap membahayakan demokrasi dan stabilitas nasional.
