Sumber: Reuters | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - SEOUL. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akhirnya akan mencabut deklarasi darurat militer yang mengejutkan di beberapa jam sebelumnya. Ini menjadi langkah mundur dalam kebuntuan dengan parlemen, yang dengan tegas menolak upaya Yoon untuk melarang aktivitas politik dan menyensor media.
Dalam krisis politik terbesar Korea Selatan dalam beberapa dekade, Yoon mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam selama pidato yang disiarkan di televisi untuk menggagalkan "kekuatan anti-negara" di antara lawan-lawan politik domestiknya.
Namun, anggota parlemen yang marah, secara bulat menolak keputusan tersebut. Kantor berita Yonhap mengatakan, kabinet telah sepakat pada Rabu (4/12) pagi untuk mencabut darurat militer.
Para pengunjuk rasa di luar gedung parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" teriak mereka dan seorang demonstran memukul drum.
Cho Kuk, kepala partai oposisi kecil, menemui para pengunjuk rasa di luar gedung parlemen dan berkata: "Ini belum berakhir. Dia membuat semua orang terkejut."
Baca Juga: Parlemen Korea Selatan Batalkan Darurat Militer yang di Keluarkan Presiden
Cho bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.
Mata uang won Korea Selatan berbalik arah dari level terendah dalam lebih dari 2 tahun terhadap dolar Amerika Serikat (AS) setelah keputusan Yoon. Sementara dana yang diperdagangkan di bursa AS yang terkait dengan saham Korea Selatan berhasil memangkas kerugian.
Deklarasi darurat militer yang mengejutkan oleh Yoon, yang ia anggap ditujukan kepada musuh-musuh politiknya, ditolak oleh 190 anggota parlemen di parlemen. Partainya sendiri mendesaknya Yoon untuk mencabut dekrit tersebut.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus segera mencabut darurat militer jika parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.
Krisis di negara yang telah menjadi negara demokrasi sejak tahun 1980-an, dan merupakan sekutu AS serta ekonomi utama Asia, menyebabkan kekhawatiran internasional.
AS KHAWATIR
Sebelumnya, Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell mengatakan, Amerika Serikat mengamati peristiwa di Korea Selatan dengan "kekhawatiran serius" dan berharap bahwa setiap pertikaian politik akan diselesaikan secara damai dan sesuai dengan aturan hukum.
Sekitar 28.500 tentara AS ditempatkan di Korea Selatan untuk berjaga-jaga terhadap Korea Utara yang bersenjata nuklir.
Setelah pengumuman darurat militer oleh Yoon, militer Korea Selatan mengatakan kegiatan parlemen dan partai politik akan dilarang, dan bahwa media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.
Pasukan dengan helm sempat mencoba memasuki gedung parlemen. Para ajudan parlemen terlihat mencoba memukul mundur tentara dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.
Baca Juga: Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol Tiba-Tiba Deklarasikan Darurat Militer, Ada Apa?
Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara, sebaliknya berfokus pada lawan politik domestiknya. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diberlakukan di Korea Selatan.
Yoon, seorang jaksa penuntut, meraih kemenangan dalam pemilihan presiden terketat dalam sejarah Korea Selatan pada tahun 2022. Ia memanfaatkan gelombang ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, skandal, dan perang gender, dengan tujuan untuk membentuk kembali masa depan politik ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.
Namun, ia tidak populer, dengan peringkat dukungannya berkisar sekitar 20% selama berbulan-bulan.
Partai Kekuatan Rakyat yang mendukung Yoon mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada bulan April 2024, menyerahkan kendali majelis unikameral kepada partai-partai oposisi yang memperoleh hampir dua pertiga kursi.
Telah terjadi lebih dari selusin contoh deklarasi darurat militer sejak Korea Selatan berdiri sebagai negara republik pada tahun 1948.
Terakhir kali, pada tahun 1980, sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh Chun Doo-hwan memaksa Presiden Choi Kyu-hah saat itu untuk mengumumkan darurat militer guna menghancurkan seruan oposisi, buruh, dan mahasiswa untuk pemulihan pemerintahan yang demokratis.
