Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Premier League telah menunda perubahan yang diusulkan terhadap aturan finansial terkait associated party transaction (APT) sambil menunggu putusan dari kasus hukum yang diajukan oleh Manchester City.
Ini menjadi salah satu dari beberapa sengketa hukum yang sedang dihadapi oleh klub tersebut terkait aturan finansial yang berlaku di liga.
Apa Itu Aturan APT Premier League?
Aturan APT dirancang untuk mencegah klub menyetujui kesepakatan komersial dengan perusahaan yang terkait dengan pemilik mereka, yang mungkin secara signifikan melebihi nilai pasar wajar (fair market value).
Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa klub tidak secara tidak adil meningkatkan kemampuan pengeluaran mereka dalam kerangka Profit and Sustainability (P&S). Dalam situasi di mana kepemilikan multi-klub semakin marak, Premier League telah memperketat pembatasan terkait peminjaman dan pembelian pemain antar klub yang dimiliki oleh entitas yang sama.
Aturan ini diperbarui pada Februari 2024 untuk memastikan keberlanjutan finansial jangka panjang dan keadilan di antara klub-klub. Aturan ini memungkinkan klub untuk berkembang tanpa merusak keseimbangan kompetisi.
Baca Juga: Barcelona Dihukum UEFA: Larangan Menjual Tiket Tandang saat Melawan Red Star Belgrade
Tuntutan Hukum Manchester City
Pada Februari 2024, Manchester City melancarkan tuntutan hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan dasar diskriminasi terhadap aturan APT. City berargumen bahwa aturan ini secara khusus ditargetkan untuk mengekang kebebasan komersial mereka dan menciptakan ketidaksetaraan dalam persaingan ekonomi.
Tuntutan ini diajukan melalui prosedur arbitrase Premier League, yang memungkinkan proses hukum dilakukan secara tertutup tanpa keharusan untuk mengumumkan hasilnya secara publik.
City menuntut kompensasi atas kerugian yang mereka alami akibat penerapan aturan fair market value (FMV). Mereka berpendapat bahwa aturan tersebut dirancang dengan tujuan untuk membatasi kebebasan ekonomi klub tertentu, khususnya yang memiliki dukungan finansial yang besar, seperti mereka dan Newcastle United.
Dalam dokumen hukum setebal 165 halaman, City menyatakan bahwa aturan ini dimaksudkan untuk menguntungkan klub-klub saingan yang ingin melindungi keunggulan komersial mereka.
Mereka juga menggambarkan sistem pemungutan suara demokratis Premier League, di mana keputusan harus didukung oleh mayoritas dua pertiga dari klub, sebagai "tirani mayoritas" yang memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada klub-klub yang memiliki pengaruh lebih kecil.
Baca Juga: CEO Newcastle United, Darren Eales, Mundur Setelah Didiagnosis Kanker Darah Kronis
Dampak Penundaan Pemungutan Suara Terkait Perubahan Aturan APT
Premier League telah memutuskan untuk menunda pemungutan suara mengenai perubahan aturan APT pada pertemuan pemegang saham liga pada hari Kamis.
Penundaan ini dipandang oleh beberapa pihak sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari pelanggaran hukum, terutama jika City memenangkan kasus mereka dan menyebabkan perubahan aturan tersebut menjadi tidak sah.
Namun, ada juga sumber lain yang menyatakan bahwa penundaan ini terjadi akibat masukan dari klub-klub lain, yang menyiratkan bahwa tidak ada kemenangan yang signifikan dari City dalam kasus hukum ini.
Alasan Penolakan Klub-Klub Lain terhadap Sistem APT
Beberapa klub Premier League khawatir bahwa jika aturan ini dilonggarkan, ketidaksetaraan finansial akan semakin melebar dan mengancam keseimbangan kompetitif liga.
Klub-klub dengan sumber daya yang lebih kecil merasa bahwa aturan ini diperlukan untuk membatasi kekuatan belanja klub-klub yang didukung oleh pemilik yang sangat kaya, seperti Manchester City dan Newcastle United.
Baca Juga: Pep Guardiola vs Arsenal: Rivalitas Makin Memanas Pasca Bentrok di Etihad Stadium
Mereka berpendapat bahwa jika aturan ini dilonggarkan, Premier League bisa kehilangan daya tariknya sebagai liga yang kompetitif di kancah global, seperti yang terjadi pada Serie A di Italia.
Tantangan yang Dihadapi Premier League
Premier League berada di titik kritis, di mana hasil dari kasus hukum ini dapat menentukan masa depan kompetisi tersebut. Klub-klub dengan kepemilikan multi-klub dan investor besar semakin umum dalam dunia sepak bola modern, yang mengakibatkan perdebatan tentang seberapa jauh aturan ini harus dibatasi.
Beberapa pihak di Premier League berpendapat bahwa kekalahan dalam kasus ini bisa mempengaruhi daya saing liga dan merusak popularitas globalnya dalam jangka panjang.
Jika Manchester City memenangkan tuntutannya, hal ini dapat menciptakan preseden yang memungkinkan klub-klub dengan dukungan finansial besar untuk semakin mendominasi liga.
Pembatasan finansial yang saat ini diberlakukan dalam bentuk aturan FMV dianggap oleh beberapa klub sebagai satu-satunya cara untuk menjaga keseimbangan kompetitif, dan kelonggaran dalam aturan tersebut dapat mengakibatkan eksodus investor dan pengiklan.
Baca Juga: Emiliano Martinez Dilarang Bermain oleh FIFA karena Perilaku Ofensif
Masa Depan Premier League dalam Konteks Perubahan Finansial
Perubahan dalam aturan finansial seperti APT memiliki implikasi jangka panjang yang besar bagi Premier League. Jika aturan ini diubah atau dibatalkan, klub-klub seperti Manchester City dan Newcastle United dapat lebih bebas dalam menjalankan strategi komersial yang lebih agresif.
Namun, hal ini juga bisa mengakibatkan peningkatan ketidakpuasan di antara klub-klub yang memiliki sumber daya finansial lebih terbatas.
Untuk Premier League, menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial dan kompetitif adalah hal yang krusial. Meskipun klub-klub besar dengan dukungan investor besar memiliki keunggulan yang tidak dapat diabaikan, Premier League harus berhati-hati agar tidak mengikuti jejak liga-liga lain yang mengalami penurunan popularitas karena dominasi segelintir klub.
