Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - DUBAI. Dalam kampanye pemilihan yang didominasi oleh kaum garis keras, kandidat presiden Iran Massoud Pezeshkian tampil sebagai sosok moderat yang mendukung hak-hak perempuan, kebebasan sosial yang lebih luas, detente hati-hati dengan Barat, dan reformasi ekonomi.
Pezeshkian mengalahkan Saeed Jalili dengan selisih tipis dalam pemungutan suara putaran pertama pada hari Jumat (27/6). Namun keduanya akan bersaing dalam pemilihan putaran kedua pada 5 Juli mendatang, karena Pezeshkian tidak memperoleh mayoritas 50% plus satu suara yang dibutuhkan untuk menang langsung.
Pezeshkian, seorang ahli bedah jantung berusia 69 tahun, anggota parlemen, dan mantan menteri kesehatan, bersaing dengan kandidat yang lebih mencerminkan sikap keras anti-Barat dari Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, pembuat keputusan tertinggi di Iran.
Meski begitu, Pezeshkian yang berpenampilan lembut berhasil memenangkan pemungutan suara hari Jumat dan lolos ke putaran kedua dalam pemilihan untuk menggantikan Ebrahim Raisi, yang tewas dalam kecelakaan helikopter pada bulan Mei.
Baca Juga: Kandidat Presiden Iran Saeed Jalili Setia kepada Khamenei
Kesempatannya bergantung pada menarik dukungan dari para pendukung ketua parlemen garis keras saat ini, Mohammad Baqer Qalibaf, yang finis ketiga di putaran pertama, serta mendorong populasi muda yang kecewa dan menginginkan perubahan tetapi merasa tidak puas dengan krisis politik, sosial, dan ekonomi negara itu untuk kembali memilihnya di putaran kedua.
Meskipun ia mendukung reformasi, Pezeshkian setia pada pemerintahan teokratis Iran tanpa niat untuk menghadapi para elang keamanan dan penguasa ulama yang kuat.
Pandangan Pezeshkian menawarkan kontras dengan Raisi, seorang proteksi Khamenei yang memperketat penegakan hukum yang membatasi pakaian perempuan dan mengambil sikap keras dalam negosiasi yang kini mandek dengan kekuatan besar untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.
Kampanye pemilihan Pezeshkian mendapat momentum ketika ia didukung oleh kaum reformis yang dipimpin oleh mantan Presiden Mohammad Khatami.
Serta ketika ia menunjuk mantan Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif, tokoh kunci dalam perumusan kesepakatan nuklir, sebagai penasihat kebijakan luar negerinya.
Secara implisit merujuk pada penunjukan Zarif, yang dituduh kaum garis keras menjual Iran untuk mencapai kesepakatan tersebut, Khamenei mengatakan pada hari Selasa: "Siapa pun yang terikat pada Amerika tidak akan menjadi rekan kerja yang baik bagi Anda."
Pada 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump meninggalkan kesepakatan tersebut dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, menyebutnya "kesepakatan satu sisi yang mengerikan yang seharusnya tidak pernah dibuat."
Baca Juga: Kandidat Calon Presiden Iran Kesulitan Menawarkan Solusi Permasalahan Ekonomi
Langkahnya mendorong Teheran untuk secara bertahap melanggar batas-batas nuklir dalam kesepakatan tersebut.
Jika Pezeshkian menang, ini akan menghambat kaum garis keras Iran yang menentang kebangkitan kesepakatan tersebut.
Namun, di bawah sistem ganda pemerintahan ulama dan republik Iran, kekuasaan untuk membentuk kebijakan negara utama termasuk urusan luar negeri dan nuklir pada akhirnya berada di tangan Khamenei.
Akibatnya, banyak pemilih skeptis tentang kemampuan Pezeshkian untuk memenuhi janji kampanyenya.
"Kekuasaan Pezeshkian sebagai presiden untuk memenuhi janji kampanyenya adalah nol," kata Sholeh Mousavi, seorang guru berusia 32 tahun di Teheran, sebelum putaran pertama pemungutan suara hari Jumat.
"Saya menginginkan reformasi tetapi Pezeshkian tidak dapat memperbaiki situasi. Saya tidak akan memilih."
Pezeshkian, satu-satunya moderat di antara enam kandidat yang disetujui oleh badan pengawas garis keras untuk maju, telah berjanji untuk mendorong kebijakan luar negeri yang pragmatis dan meredakan ketegangan nuklir dengan Barat. Dua kandidat garis keras kemudian mengundurkan diri.
Baca Juga: Mantan Presiden Iran Ahmadinejad Kena Diskualifikasi, Ini 6 Kandidat yang Lolos
Kritikus yang setia pada Khamenei
Pada saat yang sama, Pezeshkian berjanji dalam debat TV dan wawancara untuk tidak menentang kebijakan Khamenei, yang menurut para analis berisiko semakin mengasingkan kelas menengah perkotaan dan pemilih muda.
Kelompok-kelompok ini tidak lagi hanya mencari reformasi dan kini langsung menantang Republik Islam secara keseluruhan.
Sebagai anggota parlemen sejak 2008, Pezeshkian, yang berasal dari etnis minoritas Azeri dan mendukung hak-hak etnis minoritas, telah mengkritik penindasan pendapat politik dan sosial oleh pemerintahan ulama.
Pada 2022, Pezeshkian menuntut klarifikasi dari otoritas tentang kematian Mahsa Amini, seorang wanita yang meninggal dalam tahanan setelah ditangkap karena diduga melanggar undang-undang yang membatasi pakaian perempuan. Kematian Amini memicu kerusuhan selama berbulan-bulan di seluruh negeri.
Baca Juga: Begini Reaksi Rakyat Iran Atas Jatuhnya Helikopter Presiden
Namun, dalam pertemuan di Universitas Teheran awal bulan ini, menanggapi pertanyaan tentang mahasiswa yang dipenjara atas tuduhan terkait protes anti-pemerintah, Pezeshkian mengatakan "tahanan politik tidak termasuk dalam lingkup saya, dan jika saya ingin melakukan sesuatu, saya tidak memiliki wewenang."
Selama perang Iran-Irak pada 1980-an, Pezeshkian, yang memegang peran sebagai pejuang dan dokter, bertugas mengirim tim medis ke garis depan.
Dia adalah menteri kesehatan dari 2001-2005 dalam periode kedua Khatami.
Pezeshkian kehilangan istri dan salah satu anaknya dalam kecelakaan mobil pada 1994. Dia membesarkan dua putra dan satu putrinya yang masih hidup sendirian, memilih untuk tidak menikah lagi.
