Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
Analis politik Kusal Perera mengatakan situasinya "tidak pasti".
"Jika transisi yang jelas tidak dilakukan, pengunduran diri presiden dan perdana menteri akan menciptakan kekosongan kekuasaan yang bisa berbahaya," kata Perera.
"Pembicara dapat menunjuk pemerintah semua partai yang baru tetapi apakah mereka akan diterima oleh para pengunjuk rasa masih harus dilihat."
Krisis Ekonomi
Ketidakstabilan politik dapat merusak pembicaraan Sri Lanka dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mencari dana talangan US$ 3 miliar, restrukturisasi beberapa utang luar negeri dan penggalangan dana dari sumber multilateral dan bilateral untuk meringankan kekeringan dolar.
Baca Juga: Krisis Ekonomi Parah, Sri Lanka Bahkan Kesulitan Bayar Ongkos Kirim BBM
Krisis ekonomi berkembang setelah pandemi Covid-19 menghantam ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan memangkas pengiriman uang dari pekerja luar negeri.
Ini telah diperparah oleh penumpukan utang pemerintah yang besar dan kuat, kenaikan harga minyak dan larangan impor pupuk kimia tahun lalu yang menghancurkan pertanian. Larangan pupuk dicabut pada bulan November.
Namun, banyak yang menyalahkan kemerosotan negara itu karena salah urus ekonomi oleh Presiden Sri Lanka Rajapaksa.
Ketidakpuasan telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir karena negara itu berhenti menerima pengiriman bahan bakar, memaksa penutupan sekolah dan penjatahan bensin dan solar untuk layanan penting.
