kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.541.000   10.000   0,40%
  • USD/IDR 18.155   2,00   0,01%
  • IDX 5.021   -76,30   -1,50%
  • KOMPAS100 647   -10,40   -1,58%
  • LQ45 512   -6,33   -1,22%
  • ISSI 167   -3,13   -1,84%
  • IDX30 288   -3,69   -1,27%
  • IDXHIDIV20 387   -4,51   -1,15%
  • IDX80 75   -1,13   -1,48%
  • IDXV30 108   -1,36   -1,25%
  • IDXQ30 96   -1,21   -1,24%

Proyek Data Center AI Raksasa Australia Tertunda, Regulator Soroti Dampak Lingkungan


Selasa, 03 November 2026 / 09:26 WIB
Proyek Data Center AI Raksasa Australia Tertunda, Regulator Soroti Dampak Lingkungan
ILUSTRASI. Australia - Data Center di Northern Territory (REUTERS/HELEN CLARK)


Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Ambisi Australia menjadi tujuan investasi pusat data (data center) dan kecerdasan buatan (AI) global menghadapi tantangan.

Salah satu proyek pusat data terbesar yang direncanakan di negara tersebut terpaksa menunda target operasional setelah regulator lingkungan meminta waktu lebih lama untuk menetapkan persyaratan perizinan.

Baca Juga: Presiden Korea Selatan Serukan Pembentukan Badan Keamanan Siber Tingkat Pemerintah

Mengutip Reuters, Senin (2/11/2026), Energy North, pengembang proyek pusat data berbasis tenaga gas dan surya di wilayah terpencil Northern Territory, telah mencabut target awal pengoperasian listrik atau first power pada 28 Juni 2028.

Sebelumnya, target tersebut tercantum dalam dokumen pengajuan kepada regulator sekitar empat bulan lalu.

Namun, otoritas lingkungan Northern Territory pada 7 Oktober 2026 memutuskan menangguhkan tenggat waktu tujuh minggu untuk menentukan persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi proyek tersebut.

Wakil Presiden Pengembangan Proyek Energy North Daniel Hunter mengatakan, target Juni 2028 hanya merupakan jadwal indikatif saat pengajuan awal dilakukan dan kini tidak lagi menjadi acuan perusahaan.

Baca Juga: Bank Sentral China (PBOC) Tarik Likuiditas US$ 24 Miliar untuk Menahan Penguatan Yuan

"Target Juni 2028 dalam dokumen pengajuan kami merupakan jadwal indikatif pada saat pengajuan dilakukan, dan kami tidak lagi berpatokan pada jadwal tersebut," kata Hunter melalui email kepada Reuters.

Proyek bernama Project Ares tersebut memiliki kapasitas hingga 1 gigawatt (GW) dan menjadi salah satu investasi pusat data terbesar yang direncanakan di Australia. Lokasinya berada di sebuah peternakan sapi di wilayah terpencil, sekitar 683 kilometer dari kota terdekat.

Proyek seluas 191 kilometer persegi itu mencakup fasilitas pusat data, pembangkit listrik tenaga gas, ladang surya, landasan pacu pesawat, serta akomodasi bagi 4.300 pekerja konstruksi.

Regulator lingkungan Northern Territory mengidentifikasi sedikitnya 10 potensi dampak dari proyek tersebut. Risiko yang menjadi perhatian antara lain tekanan terhadap sistem air dan gangguan terhadap situs-situs sakral masyarakat Aborigin.

Otoritas tersebut juga menyatakan memiliki tingkat keyakinan yang rendah terhadap efektivitas langkah-langkah yang diajukan perusahaan untuk mengelola potensi dampak signifikan terhadap lingkungan.

Selain itu, regulator berencana meminta masukan pemerintah federal Australia yang tengah menyusun ekspektasi kebijakan bagi pengembang pusat data dan infrastruktur AI. Namun, regulator belum memberikan kepastian mengenai jadwal baru proses tersebut.

Baca Juga: Walt Disney Bidik Penghematan 20%, Ribuan Karyawan Terancam PHK

Hunter mengatakan, perusahaan tetap melanjutkan pengembangan proyek dan akan mengonfirmasi jadwal setelah regulator menetapkan persyaratan penyusunan pernyataan dampak lingkungan atau environmental impact statement (EIS).

Dia menambahkan, pendanaan pada tahap pengembangan berasal dari pendiri perusahaan. Sementara itu, pendanaan tahap berikutnya akan disiapkan seiring proyek melewati proses persetujuan hingga mencapai keputusan investasi final.

Kapasitas Proyek Melampaui Kebutuhan Listrik Wilayah

Tertundanya Project Ares memperlihatkan bahwa pembangunan pusat data berskala besar tidak hanya menghadapi persoalan investasi dan ketersediaan energi, tetapi juga tantangan perizinan serta penerimaan masyarakat.

Perencana kota Adam Beck mengatakan, kerangka perencanaan yang berlaku saat ini belum dirancang untuk mengakomodasi proposal pembangunan infrastruktur berskala besar seperti pusat data AI.

Baca Juga: AS Diam-Diam Lancarkan Serangan Terbatas ke Pulau Qeshm, Iran

Menurutnya, penundaan jadwal merupakan bagian dari proses yang lazim terjadi. Namun, persoalan penerimaan sosial atau social license dari masyarakat juga tidak bisa diabaikan.

"Kerangka perencanaan kita yang sudah ketinggalan zaman tidak dirancang untuk proposal seperti ini," ujar Beck.

Tantangan serupa juga membayangi proyek pusat data lainnya di Australia. Pengembang NextDC bulan lalu menunda ekspansi pusat data di Melbourne karena kekhawatiran terhadap pasokan energi.

Sementara itu, Goodman membatalkan proyek di Sydney setelah menghadapi penolakan warga.

Di Northern Territory, perusahaan Beetaloo Energy juga mengusulkan pembangunan pusat data di dekat Darwin dengan kapasitas dua kali lebih besar dibandingkan Project Ares.

Proyek tersebut diperkirakan membutuhkan hingga 400 terajoule gas per hari. Angka itu sekitar 10 kali lipat dari volume gas yang saat ini mengalir dari satu-satunya proyek produksi di Beetaloo Basin, yakni Shenandoah South milik Tamboran.

Jika kedua proyek tersebut terealisasi, kapasitas gabungannya mencapai 3 GW atau sekitar 10 kali lipat dari permintaan listrik puncak seluruh jaringan listrik Northern Territory.

Baca Juga: AS Serang Pulau Qeshm Iran, Harga Minyak Brent Kembali Tembus US$ 105

Kedua perusahaan menyatakan pasokan energi proyek pada akhirnya akan mengombinasikan energi terbarukan dan pembangkit listrik berbahan bakar gas milik sendiri sehingga tidak bergantung pada jaringan listrik umum.

Di sisi lain, konsultasi dengan masyarakat Aborigin juga menjadi tantangan tersendiri. Dewan Pertanahan Utara atau Northern Land Council menyebut proses konsultasi membutuhkan perjalanan ke berbagai wilayah, penerjemah, serta kunjungan berulang.

Karena itu, percepatan proses tidak serta-merta menghasilkan persetujuan masyarakat.

Asosiasi Peternak Northern Territory juga menekankan pentingnya regulasi yang efektif untuk melindungi kegiatan peternakan, lahan, sumber air, dan lingkungan.

Mantan kepala kebijakan kantor kepala menteri Northern Territory Rolf Gerritsen mengatakan, pemerintah wilayah memang memiliki kewenangan mengesampingkan keberatan pemangku kepentingan.

Namun, kewenangan tersebut tidak berlaku ketika sengketa dibawa ke Pengadilan Federal atau Pengadilan Tinggi.

Baca Juga: Johor Jadi Destinasi Favorit Turis Indonesia di Malaysia, Tembus 1,5 Juta Kunjungan

Menurutnya, meningkatnya penolakan dari kelompok masyarakat dapat membuat proses pembangunan semakin panjang.

Di tengah persaingan global untuk investasi infrastruktur AI, Australia diperkirakan membutuhkan investasi besar. McKinsey memperkirakan investasi global untuk pembangunan fasilitas AI atau AI factories dapat mencapai US$ 7 triliun hingga 2030.

Northern Territory berupaya menarik investasi tersebut dengan menawarkan lahan luas, paparan sinar matahari melimpah, serta cadangan gas serpih untuk mendukung pasokan energi.




TERBARU

[X]
×