Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID -Â WASHINGTON. Amerika Serikat atau AS dan Korea Selatan pada Jumat (16/9) mengecam penggunaan doktrin nuklir pertama yang Korea Utara ungkapkan bulan ini sebagai "meningkat dan tidak stabil".
AS pun berjanji untuk terus mengerahkan dan menggunakan aset strategis untuk mencegah dan menanggapi Korea Utara.
Itu merupakan pernyataan bersama AS dan Korea Selatan setelah pertemuan tingkat wakil menteri dari Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG), yang pertama sejak 2018.
Pernyataan bersama tersebut menegaskan kembali komitmen "keras" AS untuk membela Korea Selatan dan mengatakan, setiap serangan nuklir Korea Utara akan mereka sambut dengan "tanggapan yang luar biasa dan tegas".
Baca Juga: Korea Utara Rilis Poster Propaganda Tampilkan Rudal Balistik Berhulu Ledak Nuklir
AS dan Korea Selatan "berkomitmen untuk melanjutkan upaya untuk menggunakan semua elemen kekuatan nasional kedua negara untuk memperkuat postur pencegahan Aliansi," sebut pernyataan bersama itu, seperti dikutip Reuters.
"Amerika Serikat berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dengan ROK (Korea Selatan) untuk terus mengerahkan dan menggunakan aset strategis di kawasan secara tepat waktu dan efektif untuk mencegah dan menanggapi DPRK (Korea Utara) dan meningkatkan keamanan regional," bunyi pernyataan bersama tersebut.
Pernyataan itu merujuk pada pelatihan gabungan jet tempur siluman F-35A pada Juli lalu dan pengerahan kelompok serang kapal induk USS Ronald Reagan Carrier Strike Group yang akan datang di wilayah tersebut "sebagai demonstrasi yang jelas dari komitmen AS semacam itu".
Delegasi EDSCG juga telah memeriksa pembom strategis B-52 AS dan kedua negara akan berupaya meningkatkan kesiapan strategis melalui peningkatan berbagi informasi, pelatihan, juga latihan.
Baca Juga: Korea Utara Sahkan UU Baru, Tak Boleh Ada Negosiasi Denuklirisasi
AS dan Korea Selatan pun berjanji untuk memperkuat kemampuan dan postur respons rudal aliansi.
Pekan lalu, Korea Utara secara resmi mengabadikan hak untuk menggunakan serangan nuklir pendahuluan untuk melindungi dirinya sendiri dalam undang-undang baru.
Undang-undang itu, menurut Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un membuat status nuklir negaranya "tidak bisa diubah" dan melarang pembicaraan denuklirisasi.
Dalam pernyataan bersama, AS dan Korea Selatan menegaskan kembali bahwa dimulainya kembali uji coba nuklir "akan ditanggapi dengan respons seluruh pemerintah yang kuat dan tegas" dan kedua negara "bersiap untuk semua skenario".
