Risiko Keamanan Data, Negeri Tetangga Larang Warganya Gunakan Aplikasi Asal Israel

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Kuala Lumpur. Pemerintah Malaysia melarang seluruh pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi navigasi Waze. Kebijakan tersebut diambil dengan mempertimbangkan potensi risiko keamanan data serta asal-usul aplikasi navigasi itu yang dikembangkan di Israel.

Keputusan larangan di negeri jiran atas penggunaan Waze ditetapkan dalam rapat Komite Keamanan Siber Nasional (JKSN) pada Selasa (20/10/2026). Mengutip The Straits Times, Rabu (21/10/2026), pemerintah meminta seluruh kementerian dan lembaga memastikan ketentuan tersebut dipatuhi oleh pegawai di lingkungan masing-masing.

Sekretaris Kepala Pemerintah Malaysia, Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar, menegaskan bahwa instruksi tersebut harus segera disampaikan kepada seluruh pegawai negeri.

"Seluruh sekretaris jenderal kementerian dan kepala departemen harus memastikan keputusan ini disampaikan kepada seluruh pegawai di bawah pengawasan mereka, termasuk mereka yang berada di lembaga dan departemen terkait, untuk segera dilaksanakan," ujarnya.

Shamsul juga meminta seluruh kementerian, departemen, dan lembaga memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Koordinasi penerapan larangan ini dilakukan oleh Badan Keamanan Siber Nasional (Nacsa) di bawah Dewan Keamanan Nasional (NSC), Departemen Perdana Menteri Malaysia.

Anwar Ibrahim selidiki risiko keamanan Waze

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan pemerintah tengah menyelidiki potensi risiko keamanan yang berkaitan dengan penggunaan Waze.

Dalam unggahan di Facebook pada Selasa (20/10/2026), Anwar menyoroti kemungkinan keterkaitan aplikasi tersebut dengan yurisdiksi hukum Israel.

"Kita tidak boleh berkompromi mengenai keamanan data dan identitas masyarakat," kata Anwar, seperti dikutip Reuters, Rabu (21/10/2026).

Namun, Anwar belum memerinci bentuk risiko keamanan yang sedang diselidiki pemerintah Malaysia.

Waze merupakan aplikasi navigasi yang didirikan di Israel. Aplikasi ini memanfaatkan sinyal satelit dan data yang dikumpulkan dari pengguna jalan untuk menyajikan informasi lalu lintas secara real-time.

Google, perusahaan teknologi di bawah naungan Alphabet, mengakuisisi Waze pada 2013 dengan nilai transaksi sekitar US$ 1 miliar.

Tonton: 6 Perusahaan Kena Sanksi Karhutla, 7.531 Hektare Lahan Terbakar

Malaysia arahkan PNS beralih ke aplikasi TuJu

Sebagai alternatif, Anwar merekomendasikan penggunaan TuJu, aplikasi navigasi lokal yang dikembangkan oleh Otoritas Jalan Raya Malaysia bersama Prosignal Consortium Sdn Bhd.

Mengutip Malay Mail, Rabu (21/10/2026), TuJu telah tersedia untuk diunduh melalui Google Play Store dan Apple App Store.

Aplikasi tersebut menawarkan berbagai fitur navigasi, mulai dari informasi rute perjalanan, jarak tempuh, perkiraan waktu kedatangan, biaya tol, hingga kondisi lalu lintas secara real-time.

TuJu juga menyediakan informasi fasilitas di tempat istirahat dan pelayanan (rest area), akses kamera pengawas atau CCTV secara langsung, serta layanan bantuan darurat.

Pemerintah Malaysia mendorong penggunaan aplikasi domestik tersebut di tengah penyelidikan terhadap potensi risiko keamanan Waze. Meski demikian, rincian hasil penyelidikan maupun bukti teknis mengenai risiko keamanan yang dimaksud belum disampaikan secara terbuka.

Sumber: https://www.kompas.com/tren/read/2026/10/21/202700065/malaysia-larang-pns-pakai-aplikasi-navigasi-waze-karena-dari-israel?source=terkini_artikel.