Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Rusia memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Albania yang mengutuk pencaplokan Moskow atas bagian-bagian Ukraina.
Mengutip Reuters, sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin memproklamirkan kekuasaan Rusia atas empat wilayah yang membentuk 15% wilayah Ukraina.
Langkah tersebut ditolak dengan tegas oleh negara-negara Barat dan bahkan banyak sekutu dekat Rusia.
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield memperkenalkan resolusi yang meminta negara-negara anggota untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.
Baca Juga: Putin Mendeklarasikan Aneksasi Empat Wilayah Ukraina
Dia berpendapat di ruang dewan bahwa upaya pencaplokan wilayah negara berdaulat bertentangan dengan prinsip-prinsip pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan mengatakan Putin merayakan pelanggaran hukum internasional yang jelas ini dengan konser yang diadakan setelah dia memproklamirkan aneksasi pada hari Jumat.
Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara China, Gabon, India, dan Brasil abstain.
"Tidak ada satu negara pun yang memilih Rusia. Tidak satu pun," kata Thomas-Greenfield kepada wartawan setelah pertemuan, menambahkan bahwa abstain "jelas bukan pembelaan Rusia."
Washington akan meminta 193 anggota Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan Rusia, katanya.
"Di Majelis Umum, negara-negara di dunia akan mengatakan dengan lantang dan jelas: Adalah ilegal, dan tidak dapat diterima, untuk mencoba menggambar ulang perbatasan negara lain melalui kekerasan," kata Thomas-Greenfield.
Rusia telah berusaha untuk mengurangi isolasi internasionalnya setelah hampir tiga perempat Majelis Umum memilih untuk menegur Moskow dan menuntutnya menarik pasukannya dalam waktu seminggu setelah invasi 24 Februari ke negara tetangga Ukraina.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, satu-satunya orang di PBB yang menentang resolusi tersebut, berpendapat bahwa daerah-daerah, di mana Moskow telah merebut wilayah dengan paksa dan di mana pertempuran masih berkecamuk, memilih untuk menjadi bagian dari Rusia. Kyiv dan para pemimpin Barat mengecam referendum sebagai tipuan.
"Tidak akan ada jalan untuk mundur karena rancangan resolusi hari ini akan coba diterapkan," kata Nebenzia.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan sekali lagi bersaksi tentang isolasi Rusia dan upaya putus asanya untuk menyangkal kenyataan dalam komitmen bersama kita, mulai dari piagam PBB."
Utusan Inggris, Barbara Woodward, mengatakan Rusia telah menyalahgunakan hak vetonya untuk membela tindakan ilegalnya.
Tetapi mengatakan aneksasi itu "tidak memiliki efek hukum." "Ini adalah fantasi," tambahnya.
Baca Juga: Putin Akui Ada Kesalahan dalam Perekrutan untuk Mobilisasi Perang Rusia di Ukraina
China abstain dari resolusi tersebut, tetapi menimbulkan kekhawatiran tentang "krisis yang berkepanjangan dan meluas" di Ukraina.
China telah tegas di pagar atas konflik, mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia tetapi berhenti mendukung atau membantu dalam kampanye militer, meskipun kedua negara menyatakan kemitraan strategis "tanpa batas" pada bulan Februari. Dalam pengakuan yang mengejutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin bulan ini mengatakan bahwa pemimpin China Xi Jinping memiliki kekhawatiran tentang Ukraina.
Duta Besar Beijing untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa sementara "kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dijaga", "masalah keamanan sah" negara juga harus ditanggapi dengan serius.
Seorang pejabat AS, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan abstain China menunjukkan bahwa "gertakan pedang" Rusia dan gerakan yang mengancam integritas teritorial negara menempatkan China dalam "posisi yang tidak nyaman."
“Kami tidak meminta China mendaftar untuk agenda yang jauh lebih agresif ini yang coba dijual oleh Rusia,” kata pejabat itu.
