Reporter: Dessy Rosalina | Editor: Dessy Rosalina
MOSKOW. Aroma permusuhan masih terasa kental antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia. Sisa-sisa perang dingin kembali memanaskan hubungan di antara dua kubu adikuasa tersebut. Kali ini, lapangan hijau Piala Dunia Brasil 2014 menjadi arena perseteruan terbaru dua kubu.
Secara gamblang, parlemen Rusia menyurati Sepp Blatter, Presiden FIFA. Ada dua pokok penting dalam surat tersebut. Pertama, menuntut FIFA menonaktifkan keanggotaan tim nasional (timnas) sepakbola AS. Kedua, mencabut hak timnas sepakbola AS berlaga di perhelatan Piala Dunia Brasil 2014.
Pengirim surat adalah dua orang anggota Parlemen Rusia. Yakni Alexander Sidyakin dan Michael Markelov, yang berstatus Wakil Ketua Parlemen Rusia. Surat tuntutan Parlemen Rusia itu disampaikan ke Blatter pada 11 Maret kemarin. Alasan mereka, AS telah melanggar ketentuan FIFA terkait agresi militer AS di Yugoslavia tanpa alasan kuat.
AS juga menginvasi Irak, Libia dan Suriah dengan alasan pencarian senjata kimia berbahaya yang dikarang berlebihan. "Ini melanggar ketentuan FIFA tentang diskriminasi antara negara atau etnik," tulis surat itu.
Situasi memanas antara dua kubu ini bahkan muncul di dunia maya. "Mata ganti mata, bola ganti bola. Jangan biarkan tim AS bermain di Piala Dunia 2014. Cabut hak keanggotaan mereka!," kicau Sidyakin di akun Twitter, mengutip Fox News, kemarin.
Tuntutan Rusia tak lama setelah Senator AS, Dan Coates dan Mark Kirk, meminta FIFA melarang timnas sepakbola Rusia bertanding di Piala Dunia Brasil, pada pekan lalu. Argumen Coates dan Kirk, Rusia telah melakukan tindakan melanggar hak asasi manusia (HAM) di Semenanjung Crimea, Ukraina.
Ceritanya begini, pekan lalu, Rusia mengirimkan 16.000 pasukan tentara di wilayah tersebut. Ini adalah bentuk intervensi Rusia terhadap Crimea yang bakal menggelar referendum pada 16 Maret nanti. Agenda referendum: bergabung ke Rusia atau tetap bertahan di Ukraina.
Krisis politik Ukraina inilah yang kembali memercikkan rasa permusuhan antara AS dan Rusia. Selain AS, Uni Eropa (UE) menentang aksi militer Rusia di Crimea.
