Sumber: Arab News | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - LONDON. Pihak berwenang Israel sedang bersiap untuk meloloskan RUU Penghasutan untuk Media Sosial yang kontroversial, umumnya dikenal sebagai “RUU Facebook,” dalam sebuah langkah yang mengancam untuk meningkatkan sensor online selama ketegangan yang meningkat dengan warga Palestina.
RUU, yang memungkinkan pemerintah Israel untuk menghapus konten yang mereka yakini sebagai "hasutan" atau "menyebabkan kerusakan" dari media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter, lebih jauh dari undang-undang serupa yang terlihat di tempat lain.
Ini memungkinkan pihak berwenang Israel untuk memblokir konten di semua situs web, termasuk situs berita, yang membuat mereka tunduk pada peraturan yang sama dengan platform media sosial. Ini juga akan memberi jaksa agung Israel kekuatan untuk menggunakan bukti rahasia di pengadilan untuk menghapus konten, dan mencegah pembuat konten membela diri dan pekerjaan mereka.
Baca Juga: Pemerintah Thailand Mengaku Pasang Alat Spyware Pegasus di Ponsel Individu Karena Ini
“Ini adalah pelanggaran kebebasan berekspresi yang belum pernah terjadi sebelumnya,” kata seorang pengguna media sosial.
Yang lain menyebut kemunafikan Israel, mengatakan bahwa: "Jika mereka tidak menyembunyikan apa pun, mereka tidak akan mengambil tindakan drastis seperti itu."
Komite Menteri Israel untuk Legislasi dengan suara bulat menyetujui RUU tersebut pada bulan Desember tahun lalu, sebuah langkah yang para ahli percaya akan mengubah hubungan antara otoritas Israel dan platform media sosial.
Nadim Nashif, pendiri dan direktur organisasi hak digital 7amleh, menyoroti dalam sebuah opini bahwa RUU tersebut “akan digunakan untuk membungkam aktivis dan jurnalis yang melaporkan pelanggaran hak asasi manusia Israel, karena undang-undang Israel yang tidak jelas seputar hasutan sudah digunakan untuk melanggar kebebasan. pidato, dan mengkriminalisasi jurnalis dan aktivis Palestina yang melaporkan di lapangan dan memposting secara online tentang pelanggaran Israel.
“Kemampuan luas untuk memblokir situs web berita memperluas kekuatan sensor otoritas Israel, dengan cara yang melampaui prinsip-prinsip demokrasi mengenai kebebasan berbicara dan keragaman pendapat,” tulis Nashif.
Meskipun mengesahkan RUU ini merupakan pukulan telak bagi kebebasan berbicara Palestina, itu bukan hal baru atau tidak biasa.
Baca Juga: Setelah Kunjungan Biden, Pesawat Tempur Israel Bombardir Situs Militer Gaza
Selama serangan tahun lalu di Gaza, Facebook dan Instagram menghapus ratusan postingan terkait Palestina. 7amleh mendokumentasikan lebih dari 700 kasus pelanggaran hak digital Palestina, di mana 500 kasus terjadi antara 6-19 Mei saja.
Pada saat itu, Facebook mengklaim bahwa masalahnya adalah teknis daripada politik, menunjukkan bahwa selama konflik baru-baru ini, raksasa teknologi itu mendedikasikan seluruh tim, termasuk penutur bahasa Arab dan Ibrani, untuk memantau situasi di lapangan dan menghapus konten berbahaya.
Namun, sementara 7amleh menemukan bahwa upaya media sosial untuk membatasi pelanggaran hak digital pengguna di masa mendatang adalah signifikan, namun diklaim bahwa upaya tersebut tidak cukup jauh.
