Sumber: Al Jazeera | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - MOSKOW. Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani Rancangan Undang Undang (RUU) yang memberikan kekebalan yang diperluas dari penuntutan dan memungkinkan mereka menjadi senator seumur hidup di majelis tinggi Parlemen begitu mereka meninggalkan Kremlin.
Melansir Al Jazeera, Undang-Undang baru tersebut mengikuti reformasi besar-besaran sistem politik Rusia yang diprakarsai oleh Putin tahun ini. Antara lain, UU memungkinkan dia untuk mencalonkan diri selama dua masa enam tahun lagi di Kremlin jika dia mau.
Undang-undang itu adalah bagian dari amandemen konstitusi yang disetujui musim panas ini dalam pemungutan suara nasional yang memungkinkan Putin tetap menjadi presiden hingga 2036. Jika tidak, dia harus mundur pada 2024.
Saat ini, Rusia sedang melakukan reformasi untuk mendapatkan petunjuk tentang apa yang mungkin dilakukan Putin, 68 tahun, di akhir masa jabatannya.
Baca Juga: Ternyata, sampai sekarang Putin masih tidak memakai smartphone
Mengutip Al Jazeera, mantan presiden Rusia berhak atas kekebalan dari penuntutan atas kejahatan yang dilakukan selama menjabat, tetapi undang-undang baru memberi mereka kekebalan seumur hidup dan mengatakan mereka tidak dapat ditangkap, digeledah, diinterogasi atau diadili.
Undang-undang baru juga mempersulit pencabutan kekebalan mantan presiden.
Antara lain, proses tersebut melibatkan anggota majelis tinggi DPR yang sangat banyak di mana mereka harus memilih untuk mencabutnya atas kuatnya tuduhan majelis rendah bahwa presiden telah melakukan makar atau kejahatan serius lainnya.
Baca Juga: Putin salahkan Amerika Serikat karena memulai perlombaan senjata baru
Undang-undang lain yang ditandatangani Putin memungkinkan presiden untuk menunjuk hingga 30 senator ke Dewan Federasi, majelis tinggi Rusia, dan untuk bergabung dengan Dewan sendiri begitu mereka meninggalkan jabatan.
Pada hari Selasa, majelis rendah State Duma juga mengesahkan undang-undang yang membuat informasi tentang karyawan sistem peradilan Rusia, penegakan hukum dan badan pengatur serta badan militer dirahasiakan.
