Reporter: Maizal Walfajri | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - LONDON. Keinginan Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit membawa petaka bagi negara kepulauan ini. Nyatanya, kebijakan ini kian menekan perekonomian Inggris setelah mendapat tantangan kenaikan suku bunga dan inflasi, mengutip BBC pada Minggu (4/12).
Kantor Statistik Nasional (ONS) menyebutkan ekonomi Inggris telah mengalami penyusutan menyusut 0,2% pada periode Juli hingga September 2022. Bank of England (BoE) juga telah mengatakan ekonomi Inggris juga akan berkontraksi pada kuartal terakhir 2022.
Akademisi di London School of Economics (LSE) menemukan bahwa biaya makanan yang diimpor dari Eropa naik karena birokrasi dan cek tambahan. Brexit menambahkan tagihan sebesar £ 210 untuk kebutuhan makanan rumah tangga.
Mereka mengatakan perubahan aturan untuk barang-barang yang melintasi perbatasan telah mendorong harga makanan naik sebesar 6%, atau £ 5,84 miliar secara keseluruhan. Penelitian mencatat produsen makanan Inggris menghadapi persaingan yang berkurang sejak Brexit.
Baca Juga: PM Inggris: Masa Keemasan Hubungan Kita dengan China Telah Berakhir
Para peneliti di Pusat Kinerja Ekonomi (CEP) LSE melihat data yang melacak arus perdagangan dan harga produk makanan antara Inggris dan Uni Eropa (UE) untuk mengetahui bagaimana pembeli dipengaruhi oleh keluarnya Inggris.
Juga ditemukan bahwa kenaikan harga memukul rumah tangga termiskin paling keras karena mereka menghabiskan lebih banyak paket gaji mereka untuk makanan. Penelitian tersebut menemukan bahwa kenaikan harga pangan disebabkan oleh peningkatan hambatan non-tarif untuk perdagangan antara Inggris dan UE.
Ini mencakup hal-hal seperti pemeriksaan bea cukai baru di perbatasan, persyaratan dokumen baru, dan tindakan yang lebih luas yang mempengaruhi pergerakan barang, hewan dan tumbuhan.
Meskipun pemeriksaan tambahan tidak berlaku hingga 2021, salah satu peneliti, Nikhil Datta, mengatakan hambatan non-tarif ini harus menjadi perhatian tingkat pertama bagi politisi dan pembuat kebijakan.
Sekitar 50% hingga 88% dari kenaikan harga yang dilihat oleh para eksportir UE dan importir Inggris diteruskan ke pelanggan.
"Banyak faktor, yang mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, yang terlibat. Salah satu faktor dalam inflasi yang tinggi ini adalah kenaikan non- hambatan tarif untuk perdagangan dengan UE,” ujar Richard Davies, seorang profesor di University of Bristol yang juga terlibat dalam penelitian ini
Di sisi lain, pemerintah Inggris juga akan kehilangan targetnya untuk mengamankan perjanjian perdagangan pasca-Brexit. Data pemerintah menunjukkan jumlah eksportir Inggris turun 15%. Pada pemilihan 2019, Partai Konservatif berjanji untuk mendapatkan kesepakatan yang mencakup 80% perdagangan Inggris pada akhir tahun ini.
Namun, pada saat ini, kesepakatan perdagangan saat ini menunjukkan hanya 63%. Sumber pemerintah mengatakan kesepakatan perdagangan dengan AS sangat penting untuk memenuhi target, tetapi pemerintahan Biden tidak memprioritaskan-nya.
Baca Juga: Pertimbangkan Keamanan, Inggris Membatasi Kamera Buatan China di Gedung Pemerintah
Pemerintah juga menetapkan target tahun ini untuk menyepakati kesepakatan perdagangan bebas dengan India melalui Diwali, pada 12 November, yang meleset. Kesepakatan telah ditandatangani dengan UE dan 71 negara termasuk Australia, Selandia Baru dan Jepang.
Kesepakatan Jepang dikritik awal tahun ini setelah angka pemerintah menunjukkan ekspor barang dan jasa Inggris telah jatuh ke negara itu pada tahun lalu.
Mantan Sekretaris Lingkungan George Eustice juga mengkritik kesepakatan Australia, dengan alasan itu "sebenarnya bukan kesepakatan yang bagus untuk Inggris".
"Kami telah menetapkan pandangan kami tinggi tetapi menyadari untuk memenuhi ambisi ini kami memerlukan kesepakatan dengan AS, dan jelas bahwa Pemerintahan Biden tidak memprioritaskan negosiasi kesepakatan perdagangan dengan negara lain,” ujar sumber Departemen Perdagangan Internasional.
Lanjutnya, pemerintah akan memajukan pembicaraan ketika AS siap. Sementara itu, pemerintah akan bekerja keras untuk mengamankan kemenangan perdagangan bagi perusahaan Inggris.
Ia mencontohkan akan menghilangkan hambatan ke pasar Amerika senilai jutaan dolar. Lalu menyelesaikan perselisihan seperti masalah tarif baja dan wiski, dan mengejar kesepakatan dengan masing-masing negara bagian AS.
Baca Juga: Inggris Resmi Jatuh ke Jurang Resesi
Secara terpisah, data Pendapatan dan Bea Cukai HM menunjukkan jumlah perusahaan Inggris yang digolongkan sebagai eksportir turun dari 149.443 pada 2020 menjadi 126.812 pada 2021.
Eksportir turun di setiap negara dan wilayah di Inggris Raya, tetapi penurunan paling tajam terjadi di Tenggara Inggris (23%) dan Barat Laut Inggris (15%), dengan penurunan terendah di Irlandia Utara (4%), angka menunjukkan.
Irlandia Utara adalah satu-satunya bagian Inggris Raya yang tetap berada di pasar tunggal UE, yang disepakati untuk mencegah perbatasan keras di pulau Irlandia tetapi menyebabkan pemeriksaan beberapa barang yang bepergian dari Inggris Raya ke Irlandia Utara.
