Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
Graham mengatakan bahwa "Undang-Undang Pertanggungjawaban COVID-19" akan mengharuskan presiden untuk membuat sertifikasi ke Kongres dalam waktu 60 hari bahwa China telah "memberikan akuntansi penuh dan lengkap untuk penyelidikan COVID-19 yang dipimpin oleh Amerika Serikat, sekutunya atau afiliasi PBB. seperti Organisasi Kesehatan Dunia. "
Ini juga akan memerlukan sertifikasi bahwa Cina telah menutup semua "pasar basah" yang dapat mengekspos manusia terhadap risiko kesehatan, dan membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditangkap dalam penumpasan pasca-pandemi.
Baca Juga: Pompeo memuji Israel atas kerjasama terkait virus corona, namun mengecam China
China dengan tegas menentang RUU tersebut yang mereka sebut “tidak bermoral” ini dan telah terbuka dan transparan sejak awal epidemi, kata juru bicara kementerian luar negeri China Zhao Lijian, pada briefing harian di Beijing pada hari Rabu.
RUU itu akan memberi wewenang kepada presiden untuk menjatuhkan sejumlah sanksi, termasuk pembekuan aset, larangan perjalanan, dan pencabutan visa, serta pembatasan pinjaman untuk bisnis China oleh lembaga-lembaga AS dan melarang perusahaan-perusahaan China untuk listing di bursa AS.
Undang-undang ini disponsori bersama oleh delapan senator Republik lainnya.
