Tak Hanya Di Indonesia, Polemik Kelulusan Pejabat Pemerintah Juga Terjadi Di AS

Reporter: Adi Wikanto | Editor: Adi Wikanto

KONTAN.CO.ID - Washington DC. Masalah kelulusan pendidikan pejabat menjadi polemik berlarut-larut di Indonesia. Namun, permasalahan serupa juga terjadi di negara maju, Amerika Serikat (AS).

Juru bicara Gedung Putih Katie Zacharia menjadi sorotan setelah muncul pertanyaan mengenai status izin praktik hukumnya di AS. Polemik ini mencuat menyusul laporan bahwa ia tidak lulus ujian profesi pengacara di California dan tidak ditemukan dalam daftar pengacara berizin di sejumlah yurisdiksi AS.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya memperkenalkan Zacharia sebagai pengacara ketika mengumumkan pengangkatannya sebagai juru bicara Gedung Putih. Zacharia juga berulang kali menyebut dirinya sebagai pengacara dalam berbagai penampilan di media.

Di tengah polemik tersebut, Gedung Putih tetap membela Zacharia. Direktur Komunikasi Gedung Putih Steven Cheung menyatakan bahwa Zacharia memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya.

Dilansir dari BBC, Kamis (15/10/2026), Cheung menyebut Zacharia memiliki kualifikasi yang khas dan kecerdasan untuk membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat Amerika.

Sementara itu, Zacharia mempertahankan klaim mengenai pengalaman profesionalnya di bidang hukum internasional.

“Saya pernah menjalankan praktik hukum transaksi internasional dengan seluruh kualifikasi yang sesuai,” kata Zacharia dalam pernyataannya pekan ini.

Lulusan Pepperdine University, tetapi status izin praktik dipertanyakan

Zacharia merupakan lulusan fakultas hukum Pepperdine University di California pada 2011. Pihak universitas telah mengonfirmasi bahwa ia menyelesaikan pendidikan hukum di institusi tersebut.

Namun, gelar hukum tidak secara otomatis memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menjalankan praktik sebagai pengacara di AS. Lulusan fakultas hukum umumnya harus memenuhi persyaratan perizinan, termasuk lulus ujian profesi atau bar exam di yurisdiksi tempat mereka ingin berpraktik.

Menurut laporan The Wall Street Journal, Zacharia pernah mengikuti ujian pengacara di California setelah menyelesaikan pendidikannya, tetapi tidak lulus.

Seseorang yang mengetahui langsung situasi tersebut mengatakan kepada media itu bahwa Zacharia mengikuti ujian ketika sedang mempersiapkan pernikahan dan rencana kepindahannya ke China bersama calon suaminya.

Pertanyaan mengenai status izin praktiknya semakin mengemuka pada Selasa (13/10/2026), ketika seorang wartawan menanyakan negara bagian tempat Zacharia lulus ujian pengacara.

Saat itu, Zacharia menjawab, “Ketika saya pindah ke China.”

Jawaban tersebut memunculkan pertanyaan lanjutan karena tidak menjelaskan negara bagian di AS tempat ia memperoleh izin praktik hukum.

Katie Zacharia klarifikasi jawaban soal China

Dalam wawancara dengan The New York Times pada Rabu (14/10/2026), Zacharia menjelaskan bahwa dirinya salah memahami pertanyaan wartawan.

Ia mengatakan suara bising helikopter kepresidenan Marine One membuatnya tidak mendengar pertanyaan secara jelas. Zacharia mengaku mengira wartawan menanyakan ke mana dirinya pergi setelah menyelesaikan pendidikan hukum, bukan di mana ia lulus ujian profesi pengacara.

Karena itu, ia menjawab bahwa dirinya pindah ke China.

Dalam wawancara yang sama, Zacharia juga menjelaskan alasan menggunakan istilah pengacara untuk menggambarkan latar belakang profesionalnya.

Menurut dia, ketika pertama kali tampil sebagai narasumber di televisi kabel, dirinya meminta saran kepada pimpinan Pepperdine University mengenai istilah yang dapat digunakan untuk menjelaskan profesinya.

Zacharia mengklaim bahwa pimpinan universitas menyarankan dirinya boleh menggunakan istilah lawyer, tetapi bukan attorney. Kedua istilah tersebut kerap diterjemahkan sebagai pengacara dalam bahasa Indonesia, meskipun memiliki konteks penggunaan yang berbeda dalam sistem hukum AS.

Meski telah memberikan klarifikasi, status izin praktik Zacharia di AS masih menjadi pertanyaan.

Organisasi pengawas minta penyelidikan

Polemik tersebut berlanjut setelah organisasi pengawas Campaign for Accountability mengajukan pengaduan kepada State Bar of California pada Rabu (14/10/2026).

Dalam pengaduannya, organisasi itu meminta penyelidikan untuk menentukan apakah Zacharia melanggar ketentuan hukum dengan berulang kali menggambarkan dirinya sebagai pengacara yang berhak menjalankan praktik hukum tanpa memiliki izin.

Campaign for Accountability mendasarkan pengaduannya pada laporan mengenai tidak ditemukannya catatan penerimaan Zacharia sebagai pengacara berizin di negara bagian AS.

Organisasi tersebut juga menyoroti riwayat pekerjaan Zacharia sebagai penasihat hukum utama atau general counsel di organisasi nirlaba konservatif Fix California, serta pernyataannya mengenai pengalaman bekerja untuk Bank Dunia dan International Finance Corporation (IFC).

Berdasarkan ketentuan hukum California, seseorang yang tidak memiliki izin aktif dapat menghadapi konsekuensi hukum apabila menyatakan dirinya berhak menjalankan praktik hukum. Namun, pengaduan yang diajukan organisasi pengawas bukan merupakan bukti bahwa pelanggaran telah terjadi.

Hingga laporan ini disusun, belum ada keputusan resmi yang menetapkan Zacharia melakukan pelanggaran sebagaimana dipersoalkan dalam pengaduan tersebut.

Tonton: OTT BNPB! Adik Kepala BNPB Jadi Tersangka, KPK Sita Rp1,4 Miliar

Riwayat pekerjaan hukum di China

Sebelum bergabung dengan Gedung Putih, Zacharia memiliki pengalaman di bidang hukum, komunikasi, dan strategi politik.

Berdasarkan profil LinkedIn miliknya, ia bekerja sebagai associate di Zhong Lun Law Firm di Beijing, China, pada periode 2011–2013. Ia pindah ke Beijing mengikuti suaminya yang bekerja di perusahaan investasi ekuitas swasta asal AS.

Zacharia mengatakan pekerjaannya di China berkaitan dengan hukum transaksi internasional.

Namun, sistem perizinan profesi hukum di China berbeda dengan AS. Warga negara asing dapat bekerja di firma hukum dalam peran tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh izin praktik sebagai pengacara China melalui jalur yang sama dengan warga negara China.

Pada Februari 2025, Zacharia juga mengatakan dalam program radio konservatif The Clay Travis and Buck Sexton Show bahwa dirinya pernah bekerja sebagai penasihat hukum eksternal bagi IFC dan Bank Dunia ketika berada di China.

BBC dilaporkan telah menghubungi Bank Dunia, IFC, dan Zhong Lun Law Firm untuk meminta tanggapan mengenai keterangan tersebut.

Kelompok Bank Dunia diketahui dapat menggunakan jasa firma hukum eksternal. Namun, penentuan pengacara yang menangani pekerjaan tertentu dilakukan oleh firma hukum yang bersangkutan.

Selain pengalaman di China, profil LinkedIn Zacharia mencantumkan bahwa ia pernah menjabat sebagai general counsel di Fix California, organisasi nirlaba yang didirikan oleh Ric Grenell, sekutu politik Trump.

Gedung Putih tetap memberikan dukungan

Munculnya pertanyaan mengenai izin praktik hukum Zacharia menempatkan latar belakang profesional juru bicara baru Gedung Putih tersebut dalam sorotan publik.

Persoalan utamanya bukan sekadar apakah Zacharia memiliki gelar hukum atau pengalaman bekerja di bidang hukum internasional, melainkan apakah ia memiliki izin yang diperlukan untuk menjalankan praktik sebagai pengacara di AS.

Gedung Putih sejauh ini tetap menyatakan dukungan terhadap Zacharia dan menekankan kualifikasinya untuk menjalankan tugas sebagai juru bicara pemerintahan Trump.

Sementara itu, pengaduan Campaign for Accountability meminta otoritas profesi hukum California menelaah persoalan tersebut. Hasil penelaahan akan menjadi penentu apakah terdapat dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut.

Sumber: https://internasional.kompas.com/read/2026/10/15/183000170/jubir-baru-trump-ternyata-tak-lulus-ujian-pengacara-gedung-putih-beri?page=all#page2.