AS Tinggalkan Irak, Tapi Kendali Pendapatan Minyak Masih di Tangan Washington

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - DUBAI. Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menarik pasukannya dari pangkalan militer terakhir di Irak pada Rabu (30/9/2026). Penarikan tersebut menjadi momentum yang dirayakan Iran dan sekutunya sebagai kemenangan, tetapi pengaruh Washington terhadap Irak belum sepenuhnya berakhir.

Selama lebih dari dua dekade perang di Irak, sekitar 4.500 warga Amerika Serikat tewas. Namun, sejak invasi AS ke Irak pada 2003, Washington juga memiliki kendali efektif atas pengelolaan pendapatan minyak negara tersebut melalui sistem keuangan yang melibatkan Federal Reserve Bank of New York.

Kondisi tersebut memberikan pengaruh yang cukup besar bagi AS terhadap urusan ekonomi dan pemerintahan Irak, sekaligus memiliki implikasi terhadap dinamika regional yang melibatkan Iran.

Bagaimana AS Mengendalikan Pendapatan Minyak Irak?

Pengaruh AS terhadap pendapatan minyak Irak terutama berasal dari mekanisme pengelolaan penerimaan minyak melalui Federal Reserve Bank of New York.

Setelah invasi pada 2003, Coalition Provisional Authority (CPA) yang dipimpin AS membentuk Development Fund for Iraq (DFI). Dana tersebut ditempatkan di Federal Reserve Bank of New York dan dirancang untuk menampung pendapatan minyak Irak yang kemudian digunakan untuk kebutuhan rekonstruksi dan pembangunan.

Dana tersebut juga dibentuk untuk melindungi pendapatan minyak Irak dari gugatan hukum dan berbagai klaim yang berkaitan dengan pemerintahan Saddam Hussein.

Pengaturan tersebut berawal dari perintah eksekutif yang dikeluarkan Presiden AS saat itu, George W. Bush. Perintah tersebut kemudian diperbarui oleh setiap presiden AS setelahnya.

Dalam perkembangannya, DFI berubah menjadi rekening milik Bank Sentral Irak (Central Bank of Iraq/CBI) di Federal Reserve Bank of New York. Mekanisme tersebut masih berlangsung hingga saat ini.

Seberapa Besar Pengaruh AS terhadap Irak?

Minyak merupakan sumber pendapatan terpenting bagi Irak. Sektor tersebut menyumbang sekitar 90% dari anggaran negara.

Besarnya ketergantungan terhadap pendapatan minyak membuat pengelolaan arus dana tersebut memiliki arti penting terhadap stabilitas ekonomi dan politik Irak. Kondisi ini pada akhirnya memberikan Washington pengaruh terhadap kebijakan Baghdad.

Ketika pemerintah Irak meminta pasukan AS meninggalkan negaranya pada 2020, Washington dilaporkan mengancam akan membatasi akses Irak terhadap dana yang berada di Federal Reserve Bank of New York. Baghdad pada akhirnya mengurungkan permintaan tersebut.

Meskipun Irak kini memiliki kendali lebih besar terhadap urusan keuangannya dibandingkan pada masa-masa awal pendudukan AS, hubungan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh Amerika Serikat terhadap perekonomian Irak masih bertahan.

Hal ini terjadi ketika Irak sendiri terus berupaya memperkuat kedaulatan dan kemandirian ekonominya.

Mengapa Mekanisme Ini Bertahan Selama Puluhan Tahun?

Sejumlah pejabat pemerintah Irak mengatakan kepada Reuters bahwa sistem tersebut membantu menjaga stabilitas keuangan Irak sekaligus melindungi keuangan negara.

Menurut mereka, mekanisme tersebut meningkatkan kepercayaan internasional terhadap pengelolaan pendapatan minyak Irak, mempermudah akses terhadap dolar AS yang dibutuhkan untuk perdagangan dan impor, serta melindungi penerimaan negara dari klaim eksternal dan guncangan keuangan.

Perlindungan tersebut mencakup potensi klaim dari kreditur maupun gugatan hukum.

Pengaturan itu juga membantu menjaga stabilitas nilai tukar dan menopang kepercayaan terhadap perekonomian Irak. Di saat yang sama, sistem tersebut dinilai dapat membantu memperkuat lembaga keuangan domestik dan meningkatkan kedaulatan ekonomi Irak.

Mekanisme tersebut juga memberi ruang bagi pemerintah Irak untuk membatasi sejumlah kelompok yang memiliki hubungan dengan Iran dan menginginkan pembatasan akses terhadap dolar AS dilonggarkan.

Pada tahun lalu, AS menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah bank dan individu di Irak yang dituduh melakukan pencucian uang untuk Iran.

Dampak Pengelolaan Dolar AS terhadap Perekonomian Irak

Pembatasan ketat terhadap pasokan dolar AS di Irak turut memunculkan pasar dolar informal atau paralel.

Kondisi tersebut menciptakan perbedaan harga antara nilai tukar resmi yang ditetapkan bank sentral dengan nilai tukar dolar di pasar gelap.

Selisih harga tersebut pada dasarnya mencerminkan premi risiko bagi transaksi yang dilakukan di luar sistem keuangan formal.

Persoalan pengelolaan dolar menjadi semakin kompleks karena posisi Irak berada di antara kepentingan AS dan Iran.

Pada periode kedua pemerintahannya, Presiden AS Donald Trump menjalankan kebijakan tekanan maksimum terhadap Iran. Irak kerap berada di tengah tekanan tersebut karena Iran menjadikan Irak sebagai salah satu jalur ekonomi penting.

Perang yang dilancarkan AS bersama Israel terhadap Iran pada 28 Februari juga menambah tekanan terhadap pemerintah Baghdad.

Bagaimana Status Pengelolaan Pendapatan Minyak Irak Saat Ini?

Pendapatan minyak Irak hingga kini masih disimpan melalui Federal Reserve Bank of New York.

Secara historis, Bank Sentral Irak menggunakan mekanisme lelang dolar, yang secara resmi disebut foreign currency window, sebagai sarana utama untuk memasok dolar AS ke pasar domestik.

Melalui mekanisme tersebut, bank-bank swasta dan perusahaan penukaran valuta asing dapat mengajukan penawaran setiap hari untuk membeli dolar AS dengan menggunakan dinar Irak.

Namun, Irak secara resmi mengakhiri sistem lelang tersebut pada awal 2025 setelah mendapat tekanan signifikan dari AS.

Penghapusan mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk menindak dugaan pengalihan dolar AS kepada pihak-pihak yang terkena sanksi, terutama Iran.

Dengan demikian, meskipun penarikan pasukan AS dari pangkalan terakhir di Irak menandai perubahan penting dalam hubungan keamanan kedua negara, pengaruh AS terhadap sistem keuangan dan pengelolaan pendapatan minyak Irak masih menjadi bagian penting dari hubungan bilateral tersebut.