Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON/BEIJING. Kesepakatan besar yang telah lama dinantikan untuk memisahkan aset TikTok di Amerika Serikat dari induknya di China, ByteDance, kini kembali menemui jalan buntu.
Pemerintah China dilaporkan menarik dukungannya terhadap rencana tersebut setelah Presiden Donald Trump secara tiba-tiba menaikkan tarif impor terhadap produk-produk asal China menjadi 54% pada pekan ini.
Penundaan Kesepakatan Jual TikTok AS, Beijing Mundur
Menurut dua sumber terpercaya yang mengetahui langsung proses negosiasi, kesepakatan penjualan TikTok yang sebelumnya sudah hampir rampung harus dihentikan sementara karena adanya sinyal kuat dari Beijing bahwa mereka tidak akan menyetujui transaksi tersebut.
Padahal, struktur kesepakatan tersebut sudah disetujui oleh investor lama, investor baru, ByteDance, dan bahkan pemerintah AS. Rencananya, TikTok akan dipisahkan menjadi perusahaan baru yang berbasis di AS, dengan mayoritas saham dimiliki dan dioperasikan oleh investor Amerika. ByteDance hanya akan memegang kurang dari 20% kepemilikan.
Baca Juga: Tarif Trump Ancam Ekonomi? Jusuf Kalla: Tak akan Picu PHK Massal di Indonesia
Namun, dalam pernyataan resminya di platform media sosial WeChat, ByteDance menyebutkan bahwa "masih terdapat perbedaan signifikan pada sejumlah poin penting," dan menggarisbawahi bahwa segala bentuk kesepakatan tetap harus melalui prosedur persetujuan sesuai hukum China.
Imbas Langsung Tarif Trump: Hubungan Dagang Memburuk
Presiden Trump baru-baru ini mengumumkan kenaikan tarif tambahan sebesar 34% terhadap produk-produk asal China, menjadikan total tarif menjadi 54%. Langkah ini segera memicu respons balasan dari China yang mengumumkan tarif tandingan pada hari Jumat lalu.
Trump sendiri mengakui bahwa pihak China “tidak senang” dengan kebijakan tarif yang diterapkan AS, namun menyatakan bahwa ia masih berharap kesepakatan penjualan TikTok tetap bisa diselesaikan:
"Kami berharap tetap dapat bekerja sama dengan TikTok dan China untuk menyelesaikan kesepakatan. Kami tidak ingin TikTok menjadi 'gelap' (dilarang total di AS).”
Presiden ke-47 AS itu juga memperpanjang tenggat waktu penjualan TikTok selama 75 hari hingga pertengahan Juni 2025, memberi ruang tambahan untuk negosiasi lanjutan.
Ancaman Larangan TikTok di AS: Potensi Hilangnya 170 Juta Pengguna
Undang-undang yang disahkan Kongres AS pada tahun 2024 memberikan batas waktu hingga 19 Januari 2025 bagi ByteDance untuk melakukan divestasi aset TikTok di AS. Jika tidak, aplikasi yang memiliki lebih dari 170 juta pengguna di Amerika Serikat ini terancam diblokir sepenuhnya.
Baca Juga: Anwar Ibrahim Bergerak Cepat! Ajak Prabowo dan Pemimpin ASEAN Bahas Tarif Mencekik AS
Meski undang-undang tersebut ditandatangani oleh Presiden Joe Biden kala itu, Trump memutuskan untuk tidak menegakkannya saat mulai menjabat kembali pada 20 Januari 2025.
Bahkan, Departemen Kehakiman AS pada Januari lalu menginformasikan kepada Apple dan Google bahwa mereka tidak akan menegakkan undang-undang tersebut, sehingga TikTok kembali tersedia untuk diunduh.
Siapa Saja Pemain Besar dalam Negosiasi TikTok?
Beberapa nama besar disebut-sebut memimpin pembicaraan intensif dengan Gedung Putih terkait masa depan TikTok di AS:
-
Susquehanna International Group milik Jeff Yass
-
General Atlantic milik Bill Ford (keduanya sudah berada di dewan direksi ByteDance)
Rencana terbaru mengarah pada penciptaan entitas TikTok AS yang terpisah dari ByteDance, dengan kepemilikan China dikurangi hingga di bawah ambang batas 20% yang diwajibkan oleh undang-undang AS.
Baca Juga: Elon Musk Dikabarkan Akan Mengundurkan Diri dari Jabatannya di Pemerintahan Trump
Namun, laporan yang menyebut bahwa Walmart akan bergabung dalam konsorsium investor telah dibantah secara tegas oleh pihak perusahaan.
Reaksi China: Pasar Bebas Dilanggar, TikTok Jadi Korban
Kedutaan Besar China di Washington mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa mereka "selalu menghormati dan melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan," serta menentang praktik yang melanggar prinsip dasar ekonomi pasar.
Penolakan Beijing terhadap kesepakatan ini mengindikasikan bahwa TikTok telah menjadi pion dalam konflik geopolitik yang lebih luas, terutama dalam perang dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut.
