Sumber: The Guardian | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa jabatan Elon Musk sebagai pegawai pemerintah spesial di pemerintahan Donald Trump akan segera berakhir, karena mencapai batas hukum maksimum 130 hari.
Posisi ini kemungkinan besar akan berakhir pada akhir Mei, dihitung sejak hari pelantikan Presiden Trump. Meski sebelumnya Gedung Putih menyatakan bahwa Musk akan "tetap berada di pemerintahan", informasi dari sumber internal pemerintahan yang dikutip Politico mengindikasikan bahwa Musk akan segera mengundurkan diri.
Presiden Trump sendiri mengatakan kepada wartawan bahwa Musk memiliki perusahaan besar yang harus dijalankan, dan menyatakan bahwa dirinya akan mempertahankan Musk selama mungkin.
Namun, Musk menyebut laporan tersebut sebagai "berita palsu" dan Juru Bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, menyebut laporan Politico sebagai "sampah".
Baca Juga: Elon Musk Bongkar Rahasia! Ingin Tunjukkan Cadangan Emas Raksasa AS yang Tersembunyi
Ia menegaskan bahwa baik Musk maupun Trump telah menyatakan secara terbuka bahwa Musk akan mengakhiri masa jabatannya setelah tugas luar biasa di Doge (Department of Government Efficiency) selesai.
Doge Tetap Berlanjut Hingga 2026, Walau Musk Mundur
Meskipun Musk tengah bersiap meninggalkan jabatannya, Doge—Departemen Efisiensi Pemerintah—yang ia pimpin akan tetap beroperasi hingga tahun 2026 berdasarkan perintah eksekutif Presiden Trump.
Sejumlah pimpinan tinggi yang ditempatkan oleh Musk untuk memimpin berbagai lembaga pemerintahan diperkirakan akan tetap menjabat bahkan setelah Musk hengkang dari pemerintahan.
Sejak awal bergabung dengan tim pemerintahan Trump pada Januari, Doge telah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap birokrasi federal, termasuk pemutusan hubungan kerja dalam skala luas. Bahkan, ada momen ketika Doge secara harfiah menggunakan "gergaji mesin" sebagai simbol pemangkasan lembaga.
Baca Juga: Elon Musk Kembali Jadi Orang Terkaya di Dunia! Menggeser Bernard Arnault
PHK Massal dan Pembubaran Lembaga
Doge telah memicu pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 10.000 pegawai di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan hanya dalam minggu ini. Selain itu, lembaga-lembaga seperti USAID yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan Voice of America, media global milik negara, telah dibubarkan secara menyeluruh.
Sejak 20 Januari, diperkirakan ada sekitar 56.000 pekerjaan federal yang dipangkas, 75.000 pegawai menerima paket pengunduran diri sukarela, dan sedikitnya 171.000 pemangkasan tambahan telah direncanakan. Ini mencerminkan reformasi paling drastis dalam struktur birokrasi pemerintahan federal modern.
Reaksi Publik dan Kritik Tajam terhadap Doge
Reformasi radikal ini menuai ketidakpuasan publik. Survei terbaru dari Marquette Law School menunjukkan hanya 41% masyarakat AS yang menyetujui kinerja Doge. Sementara itu, popularitas pribadi Musk bahkan lebih rendah, yakni hanya 38%. Survei Quinnipiac pada pertengahan Maret menunjukkan lebih dari separuh warga negara meyakini bahwa Musk dan Doge justru merugikan negara.
Meski Doge mengklaim telah menghemat pengeluaran sebesar US$140 miliar, para jurnalis investigatif menemukan sejumlah kesalahan signifikan dalam perhitungannya. Musk sendiri mengatakan kepada Fox News bahwa ia berharap dapat menyelesaikan "sebagian besar pekerjaan untuk memangkas defisit sebesar US$1 triliun" sebelum masa tugasnya habis.
Baca Juga: Tesla Resmi Masuk Pasar Arab Saudi, Hubungan Elon Musk dan Kerajaan Membaik
Konflik Kepentingan dan Sorotan terhadap Starlink
Keterlibatan Musk dalam pemerintahan memunculkan kekhawatiran konflik kepentingan, mengingat banyak perusahaan miliknya menjalin kontrak besar dengan pemerintah. Sebagai pegawai pemerintah spesial, Musk tidak diwajibkan mempublikasikan dokumen keuangan secara terbuka.
USAID yang hampir dibubarkan sempat menyelidiki pengiriman perangkat Starlink ke Ukraina, sementara Biro Perlindungan Keuangan Konsumen menjadi target hanya seminggu setelah menerbitkan aturan yang dapat mengatur perusahaan teknologi seperti X—yang merencanakan kemitraan dengan Visa.
Musk juga mulai menjadi sasaran serangan politik dari Partai Demokrat. Investasi Musk sebesar lebih dari US$20 juta dalam pemilihan hakim Mahkamah Agung negara bagian Wisconsin memicu kontroversi besar.
Senator Cory Booker dari New Jersey bahkan mencatat rekor pidato terpanjang dalam sejarah Senat, berbicara lebih dari 24 jam untuk mengecam kebijakan Trump dan Musk.
