Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - HANOI. Pada Kamis (18/5/2023), Vietnam mengkritik tindakan yang dilakukan oleh kapal penelitian China dan penjaga pantai Filipina di Laut China Selatan baru-baru ini. Vietnam menuduh tetangganya melakukan tindakan terpisah yang melanggar hak kedaulatannya.
Reuters memberitakan, ketegangan tinggi terjadi di bagian Laut China Selatan yang diperebutkan. Wilayah ini merupakan salah satu rute perdagangan paling penting di dunia dan saluran untuk lebih dari US$ 3 triliun perdagangan kapal per tahun.
Kapal China dan Vietnam saling berhadapan dalam beberapa hari terakhir pada beberapa kesempatan saat kapal penelitian China bergerak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Hanoi, yang menurut para ahli kemungkinan adalah sebuah survei. Survei semacam itu biasanya dianggap bermusuhan jika dilakukan tanpa pemberitahuan.
Saat dimintai komentar, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang mengatakan pada konferensi pers bahwa kapal-kapal itu melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam. Oleh sebab itu, Vietnam akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membela hak-haknya.
China mengatakan bahwa penelitian ilmiah adalah kegiatan normal di wilayah di bawah yurisdiksi China.
Baca Juga: Kabar Ekspansi NATO ke Asia Membuat China Mulai Waspada
China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya, berdasarkan apa yang dikatakannya sebagai peta lama, termasuk perairan yang terletak di dalam ZEE Vietnam dan empat negara Asia Tenggara lainnya.
Sementara itu, Vietnam juga menegur Filipina karena menempatkan pelampung navigasi di lima wilayah ZEE-nya untuk menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau Spratly yang dipersengketakan dengan panas, yang bagian-bagiannya juga diklaim oleh Vietnam.
Ditanya tentang langkah Filipina, Hang mengatakan: "Vietnam sangat menentang semua tindakan yang melanggar hak kedaulatan Vietnam."
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina Teresita Daza mengatakan, pemasangan pelampung penjaga pantai Manila konsisten dengan hak negara itu sebagai negara pantai di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Baca Juga: Joe Biden Tegaskan AS Akan Bela Filipina dari Ancaman China
"Mereka dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan navigasi di perairan kita dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Daza kepada Reuters melalui pesan telepon.
