Tesla dan Samsung Tolak Tarif Baru AS untuk Produk Vietnam, Ini Alasannya

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Rencana pemerintah Amerika Serikat (AS) untuk mengenakan tarif baru terhadap produk Vietnam menuai perbedaan sikap dari kalangan pelaku usaha.

Perusahaan otomotif listrik Tesla dan raksasa teknologi Samsung termasuk pihak yang menolak tambahan tarif tersebut karena berpotensi mengganggu rantai pasok industri manufaktur AS.

Mengutip Reuters, Senin (2/11/2026), pemerintahan Presiden Donald Trump menetapkan tenggat waktu 29 November 2026 untuk menyelesaikan penyelidikan perdagangan terhadap Vietnam.

Penyelidikan yang dimulai pada Mei lalu itu berkaitan dengan dugaan pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) oleh negara Asia Tenggara tersebut.

Washington sebelumnya menetapkan Vietnam sebagai negara prioritas (priority foreign country). Status ini merupakan kategori pengawasan paling serius dalam daftar perlindungan kekayaan intelektual AS dan menjadi penetapan pertama dalam 13 tahun terakhir.

Pemerintah AS menuding Vietnam terus gagal menyelesaikan persoalan lama terkait perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual.

Selain itu, Washington juga tengah melakukan penyelidikan terpisah mengenai dugaan kelebihan kapasitas produksi di Vietnam.

Pemerintah Vietnam meminta AS menjalankan seluruh proses penyelidikan secara objektif.

Hingga kini, belum diketahui apakah tarif tambahan terkait pelanggaran HAKI akan diberlakukan secara umum terhadap seluruh produk Vietnam atau hanya menyasar sektor tertentu.

Saat ini, AS telah mengenakan tarif umum sebesar 12,5% terhadap barang-barang asal Vietnam.

Kebijakan tersebut diberlakukan pada Juli lalu setelah penyelidikan terkait dugaan kegagalan Vietnam mencegah masuknya produk yang dibuat menggunakan praktik kerja paksa.

Sebelumnya, Vietnam juga sempat menghadapi tarif sebesar 20% setelah kebijakan tarif resiprokal Trump atau Liberation Day. Namun, kebijakan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Sejumlah ekonom menilai pemerintahan Trump berupaya memberlakukan kembali tarif setidaknya pada tingkat yang sama dengan kebijakan yang telah dibatalkan tersebut.

Tesla dan Samsung Khawatir Rantai Pasok Terganggu

Dalam dokumen masukan yang disampaikan kepada pemerintah AS, Tesla meminta Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) mempertimbangkan kebutuhan rantai pasok produsen dalam negeri sebelum menetapkan tarif tambahan.

Tesla menyebutkan sejumlah komponen canggih dan peralatan manufaktur presisi belum dapat dipenuhi dari produksi domestik AS, meskipun investasi besar telah dilakukan untuk meningkatkan kapasitas manufaktur di dalam negeri.

Pandangan serupa disampaikan unit Samsung di AS. Perusahaan asal Korea Selatan tersebut menilai Vietnam memproduksi porsi signifikan dari smartphone dan peralatan jaringan Samsung yang dipasarkan di AS.

Samsung merupakan investor asing terbesar di Vietnam dengan total investasi sekitar US$ 25 miliar.

Penolakan terhadap tarif tambahan juga datang dari sejumlah kelompok ritel dan asosiasi perdagangan yang memiliki jaringan manufaktur besar di Vietnam.

Kelompok tersebut mencakup industri alas kaki, pakaian, serta produsen barang konsumsi seperti sepeda dan konsol gim.

Besarnya hubungan perdagangan kedua negara menjadi salah satu pertimbangan. Ekspor Vietnam ke AS melonjak 42% dalam delapan bulan pertama tahun ini dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Kondisi tersebut menjadikan Vietnam sebagai mitra dagang AS dengan surplus perdagangan barang terbesar, melampaui China dan Meksiko. Padahal, pada akhir 2025 Vietnam masih berada di posisi keempat.

Industri AS Justru Mendorong Tarif Tambahan

Di tengah penolakan sejumlah perusahaan multinasional, kelompok industri domestik AS justru mendesak pemerintah memberlakukan tarif tambahan terhadap produk Vietnam.

Asosiasi yang mewakili produsen baja, produk perikanan, kayu lapis, panel surya, dan produk kayu menuding Vietnam melakukan praktik perdagangan tidak adil yang merugikan industri dalam negeri AS.

Sementara itu, kelompok pemegang hak cipta dari industri perangkat lunak, film, dan musik meminta Washington memperoleh komitmen konkret dari Vietnam untuk memberantas pembajakan.

Business Software Alliance, yang anggotanya mencakup Microsoft, Oracle, dan IBM, menyebut sekitar tiga perempat perangkat lunak yang terpasang pada komputer pribadi di Vietnam tidak memiliki lisensi resmi. Angka tersebut merujuk pada survei tahun 2017.

Organisasi itu juga mengkritik lemahnya penegakan hukum di Vietnam meskipun pemerintah negara tersebut telah berulang kali berkomitmen mengatasi persoalan pembajakan.

Desakan serupa disampaikan Motion Picture Association. Organisasi industri film tersebut menilai Vietnam menjadi salah satu pusat pembajakan konten digital, dengan sejumlah situs yang mendistribusikan film dan acara televisi secara ilegal.

Situs-situs tersebut tercatat menarik lebih dari 12,5 miliar kunjungan secara global sepanjang tahun lalu. Motion Picture Association meminta Vietnam memperkuat penegakan hukum serta membuka akses pasar yang lebih baik bagi layanan streaming legal.