Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, akan menandatangani perintah eksekutif untuk menutup Departemen Pendidikan AS.
Keputusan ini merupakan bagian dari janji kampanye Trump yang telah lama dinanti. Berdasarkan ringkasan kebijakan yang diperoleh Reuters, langkah ini bertujuan untuk mengembalikan kewenangan pendidikan ke tingkat negara bagian.
Namun, sebelum perintah eksekutif ini diteken, sekelompok jaksa agung dari Partai Demokrat telah mengajukan gugatan hukum guna mencegah Trump membubarkan departemen tersebut dan menghentikan pemecatan hampir setengah dari pegawainya yang diumumkan pekan lalu.
Baca Juga: BOJ Pertahankan Suku Bunga di Tengah Risiko Kebijakan Trump
Reaksi Keras dan Tantangan Hukum
Langkah ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP). Presiden NAACP, Derrick Johnson, menyebut kebijakan ini sebagai "hari kelam bagi jutaan anak Amerika yang bergantung pada dana federal untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, terutama di komunitas miskin dan pedesaan."
Partai Demokrat juga menentang keras langkah ini. Senator Demokrat Patty Murray menyebutnya sebagai "kampanye penghancuran" dan berjanji untuk melawan kebijakan ini di Kongres.
Menurut Konstitusi AS, Trump tidak dapat menutup Departemen Pendidikan tanpa persetujuan Kongres. Meskipun Partai Republik menguasai Senat dengan mayoritas 53-47, diperlukan sedikitnya 60 suara untuk meloloskan undang-undang yang menghapuskan departemen ini, sehingga setidaknya tujuh senator Demokrat perlu mendukungnya.
Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa Demokrat akan menyetujui rencana tersebut.
Isi Perintah Eksekutif
Perintah eksekutif tersebut menginstruksikan Menteri Pendidikan Linda McMahon untuk "mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menutup Departemen Pendidikan dan mengembalikan kewenangan pendidikan ke negara bagian."
Baca Juga: Trump Pertimbangkan untuk Akui Krimea Ukraina Sebagai Bagian dari Rusia
Perintah ini juga menetapkan bahwa program-program yang menerima dana Departemen Pendidikan tidak boleh "mempromosikan DEI (Diversity, Equity, and Inclusion) atau ideologi gender."
Trump sebelumnya telah menyerukan penghapusan departemen ini, menyebutnya sebagai "penipuan besar." Ia menilai bahwa pengendalian pendidikan oleh pemerintah federal telah gagal meningkatkan kualitas pendidikan di AS, meskipun sejak 1979, departemen ini telah menghabiskan lebih dari $3 triliun.
Dampak bagi Pendidikan dan Mahasiswa
Departemen Pendidikan AS saat ini mengawasi sekitar 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta. Lebih dari 85% pendanaan sekolah negeri berasal dari pemerintah negara bagian dan lokal. Departemen ini juga mengelola program bantuan keuangan bagi mahasiswa, termasuk pinjaman mahasiswa senilai US$1,6 triliun yang dimiliki oleh jutaan warga Amerika.
Jika departemen ini ditutup, dana bantuan untuk distrik sekolah miskin, gaji guru pendidikan khusus, serta berbagai program seni dan infrastruktur sekolah bisa terganggu.
McMahon berusaha meredakan kekhawatiran dengan menyatakan bahwa dana federal untuk distrik miskin dan mahasiswa yang membutuhkan akan tetap ada meskipun departemen ini dibubarkan. Namun, banyak pihak meragukan efektivitas rencana ini.
Baca Juga: Donald Trump Sebut Xi Jinping Bakal Kunjungi AS dalam Waktu Dekat
Gugatan Hukum dari Jaksa Agung Negara Bagian
Jaksa agung dari 20 negara bagian dan Distrik Columbia telah mengajukan gugatan hukum di pengadilan federal Boston. Mereka menentang pemecatan lebih dari 1.300 pegawai Departemen Pendidikan yang dilakukan sebagai bagian dari "misi akhir" departemen tersebut.
Jika pemecatan ini terus berlanjut, jumlah pegawai departemen akan berkurang drastis dari 4.133 saat Trump kembali menjabat menjadi hanya 2.183 orang.
Dalam gugatan tersebut, para jaksa agung berargumen bahwa pemotongan besar-besaran ini akan membuat departemen tidak dapat menjalankan fungsi utamanya, termasuk dalam bidang hak-hak sipil. Mereka menyebut bahwa tindakan ini melanggar Konstitusi AS karena mengambil alih wewenang yang diberikan oleh Kongres.
