Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Donald Trump menginstruksikan lembaga federal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran, sementara Elon Musk, yang memimpin upaya perampingan, mengambil peran utama dalam rapat kabinet pertamanya.
Pemerintah menargetkan pengurangan anggaran yang ambisius dengan pemotongan signifikan terhadap pegawai negeri sipil.
Mengutip Reuters, Kamis (27/2/2025) Memo terbaru mengharuskan lembaga federal menyerahkan rencana PHK paling lambat 13 Maret. Gelombang pemecatan sebelumnya menyasar pekerja masa percobaan, sementara putaran berikutnya akan menargetkan pegawai senior.
Baca Juga: Trump Percepat Pemangkasan Pegawai Intelijen AS, Elon Musk Pimpin Reformasi
Administrator Badan Perlindungan Lingkungan, Lee Zeldin, berencana memangkas hingga 65% dari 15.000 pegawainya, sementara Departemen Dalam Negeri mempersiapkan pengurangan hingga 40% di beberapa biro.
Sejauh ini, sekitar 100.000 dari 2,3 juta pekerja federal telah diberhentikan atau menerima pesangon. Trump memberi dukungan besar kepada Musk dengan memberinya kesempatan mempresentasikan pemangkasan anggaran hingga US$ 1 triliun, meski target tersebut berisiko mengganggu program pemerintah.
Musk, mengenakan topi "Make America Great Again" dan kaus "tech support", menegaskan bahwa banyak anggaran bisa dikurangi tanpa mengorbankan efisiensi.
Pada hari yang sama, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mengakhiri kontrak yang dianggap tidak perlu dan menjual aset pemerintah yang tidak terpakai. Namun, pengeluaran pemerintah tetap meningkat 13% dibandingkan tahun sebelumnya, terutama akibat bunga utang dan biaya kesehatan.
Baca Juga: Survei AmCham: Tarif Trump Bisa Picu PHK Massal di Sektor Manufaktur Vietnam
Trump kembali menegaskan bahwa tunjangan kesehatan dan pensiun tidak akan dipotong, tetapi ia juga mendorong perpanjangan pemotongan pajak 2017 yang diperkirakan dapat menambah US$ 5 triliun utang dalam satu dekade.
Beberapa anggota Partai Republik mempertimbangkan pemotongan anggaran kesehatan dan bantuan pangan untuk menutupi defisit tersebut.
Sementara itu, kebijakan Musk memicu kebingungan di beberapa lembaga, terutama setelah para pekerja federal diminta melaporkan pencapaian mereka dalam sepekan atau berisiko kehilangan pekerjaan.
Beberapa lembaga menolak instruksi tersebut, menyebabkan ketidakpastian. Musk mengklaim bahwa langkah ini bertujuan mengidentifikasi pegawai yang tidak aktif, tanpa memberikan bukti.
Baca Juga: Gelombang PHK Massal Berlanjut, Trump Pecat 6.700 Pegawai IRS demi Efisiensi
Selain PHK, pemerintah juga membekukan bantuan luar negeri, membatalkan ribuan kontrak, dan berencana mengakhiri lebih dari 1.100 sewa kantor guna menghemat anggaran. Perombakan besar ini berpotensi berdampak luas pada berbagai program dan kebijakan pemerintah.
