Reporter: Wahyu Tri Rahmawati | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - SAN FRANCISCO. Twitter untuk pertama kalinya memberikan notifikasi bagi pembaca untuk mengecek fakta dalam kicauan yang dikirim oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Twitter memperingatkan bahwa klaim Trump tentang mail-in ballot atau surat suara yang dikirim salah dan telah dibantah oleh fact checkers.
Notifikasi berupa tanda seru berwarna biru memicu para pembaca untuk mendapatkan fakta tentang surat suara dan mengarahkan mereka ke halaman berisi artikel berita dan informasi tentang klaim yang dikumpulkan oleh staf Twitter.
"Trump membuat klaim yang tidak berdasar bahwa surat suara akan menyebabkan penipuan pemilih," kata judul di bagian atas halaman. Ini diikuti oleh bagian apa yang perlu Anda ketahui yang mengoreksi tiga klaim palsu atau menyesatkan yang dibuat dalam tweet.
Baca Juga: Wall Street naik, indeks S&P 500 gagal bertahan di level psikologis
Trump telah mengklaim dalam tweet sebelumnya bahwa surat suara akan curang secara substansial dan menghasilkan pemilihan yang curang. Dia juga menunjuk pada gubernur California atas masalah ini, meskipun negara bagian tersebut bukan satu-satunya yang menggunakan surat suara.
Twitter mengonfirmasi ini adalah pertama kalinya mereka menerapkan label pemeriksaan fakta pada cuitan oleh presiden. Twitter perpanjangan kebijakan informasi menyesatkan baru yang diperkenalkan bulan ini untuk memerangi informasi yang salah tentang virus corona.
Media sosial ini mengatakan akan memperpanjang kebijakan tentang informasi yang disengketakan atau menyesatkan tentang Covid-19 ke topik lain.
Baca Juga: Brasil tetap pakai hydroxychloroquine, meski WHO setop uji coba
Pemberitahuan pengecekan-fakta Twitter pada hari Rabu terjadi beberapa jam setelah jejaring sosial ini menolak untuk mengambil tindakan terhadap tweet yang dikirim Trump tentang kematian pada tahun 2001 dari seorang mantan anggota staf kongres, setelah duda dari staf tersebut meminta Twitter untuk menghapusnya karena mengajukan klaim palsu.
Twitter secara eksplisit melarang konten yang dapat mengakibatkan penindasan pemilih. Seorang juru bicara perusahaan mengatakan tweet presiden melalui surat suara tidak melanggar kebijakan itu.
