Xi Minta Trump Tegas Tolak Kemerdekaan Taiwan, Taipei Bereaksi

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Taiwan memprotes pernyataan Presiden China Xi Jinping kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terkait masa depan Taiwan.

Pernyataan tersebut dinilai Taipei berpotensi mengubah formulasi kebijakan Washington terhadap pulau yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam hubungan AS-China.

Dalam pertemuan di Washington pada Kamis (24/9/2026), Xi mengatakan kepada Trump bahwa China berharap AS mempertahankan "posisi yang benar", yakni menentang kemerdekaan Taiwan, berdasarkan keterangan pemerintah China mengenai pertemuan tersebut.

Pernyataan itu menggunakan formulasi yang lebih tegas dibandingkan posisi AS selama ini yang menyatakan Washington tidak "mendukung" kemerdekaan Taiwan. Gedung Putih belum segera menerbitkan keterangan mengenai pembahasan tersebut.

China mengklaim, Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya, sementara pemerintah Taiwan menolak klaim tersebut.

Kementerian Luar Negeri Taiwan menyebut pernyataan Xi sebagai bagian dari pendekatan China yang dinilai mendistorsi fakta dan menyampaikan posisi serta klaimnya secara sepihak.

"Kedaulatan Taiwan adalah milik seluruh rakyat Taiwan. Partai Komunis China tidak memiliki hak untuk mewakili rakyat Taiwan, dan masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan oleh rakyat Taiwan melalui cara-cara demokratis," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam pernyataannya dilansir Reuters Jumat (25/9/2026).

AS sendiri merupakan salah satu pendukung internasional utama Taiwan sekaligus pemasok utama persenjataan bagi pulau tersebut, meski Washington dan Taipei tidak memiliki hubungan diplomatik formal.

Perubahan Istilah Jadi Sorotan

Perubahan formulasi dari tidak "mendukung" menjadi "menentang" kemerdekaan Taiwan menjadi perhatian karena dapat memengaruhi bagaimana kebijakan AS terhadap Taiwan dipahami.

Jeremy Chan, analis senior China pada konsultan risiko politik Eurasia Group, mengatakan China dapat menggunakan isu kemerdekaan Taiwan sebagai dasar untuk meningkatkan tekanan terhadap Taipei sekaligus mengingatkan AS atas posisi yang telah diambil Washington.

"Itu akan mengikis banyak ambiguitas strategis mengenai apakah AS akan membantu Taiwan dalam konteks tersebut," kata Chan, yang sebelumnya merupakan diplomat AS yang bertugas di China.

Presiden Taiwan Lai Ching-te menyatakan Taiwan sudah merupakan negara merdeka dengan nama resmi Republik China.

Pemerintahan Republik China kemudian berpindah ke Taiwan pada 1949 setelah kalah dalam perang saudara melawan kelompok komunis pimpinan Mao Zedong yang mendirikan Republik Rakyat China.

Isu Taiwan dan Negosiasi Dagang

Isu Taiwan juga beririsan dengan agenda ekonomi dan perdagangan AS-China. Sejumlah sekutu AS, termasuk Jepang, telah lama mencermati kemungkinan perubahan pendekatan Washington terhadap Taiwan sebagai bagian dari negosiasi yang lebih luas dengan Beijing.

Setelah bertemu Xi di Beijing pada Mei, Trump mengatakan Washington menunda paket penjualan senjata ke Taiwan dan menyebutnya sebagai "alat tawar-menawar".

Pada saat yang sama, AS tengah berupaya meningkatkan pembelian produk Boeing dan komoditas pertanian oleh China.

Washington juga melihat Beijing memiliki kemampuan untuk memberikan tekanan terhadap Iran guna membantu mengakhiri perang yang masih berlangsung.

James Chen, asisten profesor diplomasi dan hubungan internasional di Tamkang University, mengatakan Trump tidak ingin Taiwan menjadi penghalang bagi tercapainya kesepakatan yang lebih luas dengan Beijing.

Namun, menurut dia, sejauh ini belum terlihat indikasi bahwa Trump berniat menukar dukungan terhadap Taiwan dengan keuntungan strategis besar lainnya.

Dalam pernyataannya, Kementerian Luar Negeri Taiwan juga menuding aktivitas militer China di sekitar Taiwan serta di Laut China Timur dan Laut China Selatan sebagai sumber gangguan terhadap stabilitas kawasan.

Taiwan mengatakan akan terus bekerja sama dengan AS dan mitra lainnya untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.