Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - Menteri Keuangan Jepang Satsuki Katayama mengatakan pada Jumat (17/4/2026) bahwa pergerakan yen belakangan ini didorong secara signifikan oleh aktivitas perdagangan spekulatif.
Pernyataan itu diungkapkan saat dia ditanya mengenai penguatan yen setelah Iran memutuskan untuk membuka Selat Hormuz.
Reuters melaporkan, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan dalam unggahan di platform X bahwa jalur pelayaran bagi seluruh kapal komersial melalui Selat Hormuz “sepenuhnya terbuka” untuk sisa masa gencatan senjata 10 hari antara pasukan Israel dan kelompok Hezbollah yang didukung Iran, yang disepakati di Lebanon.
Dolar AS melemah terhadap berbagai mata uang, termasuk yen, setelah para pedagang melepas posisi mereka pada mata uang safe haven tersebut.
“Pergerakan belakangan ini didorong oleh perdagangan spekulatif dalam porsi yang cukup besar, jadi wajar jika pasar bereaksi seperti itu,” kata Katayama kepada wartawan ketika ditanya soal penguatan yen setelah berita pembukaan Selat Hormuz.
Katayama menyampaikan pernyataan tersebut kepada wartawan setelah menghadiri pertemuan IMF, G7, dan G20 di Washington.
Baca Juga: AS Pinjamkan Minyak 26,03 Juta Barel ke 9 Perusahaan Raksasa, Ini Tujuannya
Yen yang lemah telah menjadi sumber masalah bagi para pembuat kebijakan Jepang karena mendorong naik biaya impor dan inflasi secara lebih luas.
Otoritas Jepang, termasuk Katayama, juga telah mengeluarkan peringatan verbal terhadap pelemahan yen yang tajam, dengan menyatakan bahwa mereka siap bertindak menghadapi pergerakan spekulatif di pasar valuta asing.
Jepang dan Amerika Serikat juga sepakat untuk memperkuat komunikasi terkait nilai tukar, kata Katayama, setelah pertemuannya dengan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Rabu.
Tonton: Ini Dia Negara-Negara Yang Paling Terdampak Blokade Hormuz, Indonesia Termasuk!
Yen sempat menguat ke level 158,18 per dolar AS pada Jumat, menjauh dari level 160 per dolar yang sebelumnya sempat memicu intervensi pembelian yen oleh otoritas Jepang.













