/2011/05/05/1707126088.jpg "ZTE Terancam Denda Baru US$ 2 Miliar")
Reporter: Nina Dwiantika | Editor: Nina Dwiantika
KONTAN.CO.ID - SHENZHEN. Produsen peralatan telekomunikasi China, ZTE Corp kembali berada di bawah tekanan otoritas Amerika Serikat (AS). Reuters (11/12), melaporkan bahwa pemerintah AS tengah menyiapkan penyelesaian hukum yang membuat ZTE membayar denda lebih dari US$ 1 miliar, bahkan bisa mencapai US$ 2 miliar terkait dugaan praktik suap di sejumlah negara.
Kasus ini menambah panjang daftar sengketa hukum ZTE di AS. Pada 2017, perusahaan mengaku bersalah atas ekspor ilegal produsk Amerika ke Iran dan membayar US$ 892 juta. Setahun kemudian, ZTE kembali tersandung karena memberikan informasi yang tidak akurat kepada Departemen Perdagangan AS. Pelanggaran itu membuat pemerintah AS menjatuhkan larangan ekspor komponen dan perangkat lunak kepada ZTE, langkah yang sempat memaksa perusahaan menghentikan sebagian besar operasinya.
Larangan tersebut baru dicabut setelah ZTE menyetor US$ 1 miliar tambahan di bawah pemerintahan Donald Trump yang saat itu tengah bernegosiasi dagang dengan Beijing. Kini, kasus serupa kembali mencuat.
Denda miliaran dolar berpotensi menggerus kinerja ZTE. Tahun lalu, perusahaan meraih laba bersih sekitar US$ 1,16 miliar. Tanpa penyelesaian, ZTE menghadapi risiko terburuk, yakni kembalinya larangan akses ke pemasok Amerika, termasuk Qualcomm, Intel, dan AMD. Saat ini, chip Snapdragon masih digunakan pada ponsel premium ZTE, sementara pasokan komponen untuk server dan perangkat jaringan juga banyak bergantung pada produsen AS.
Jika larangan dipulihkan, operasional ZTE berpotensi terguncang seperti pada 2018.
Dugaan suap
Sumber Reuters menyebut, Departemen Kehakiman AS (DOJ) mempercepat penyelidikan dugaan pelanggaran Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) oleh ZTE. Pelanggaran diduga terjadi di Amerika Selatan dan wilayah lain, dengan salah satu kasus mengarah ke Venezuela. DOJ menemukan indikasi tindakan penyuapan terbaru terjadi pada 2018.
Jika terbukti, tuduhan dapat mencakup konspirasi kriminal untuk melakukan suap. Kasus FCPA sendiri kerap baru terungkap setelah bertahun-tahun berlalu, sehingga membuat proses penyelesaian berlarut.
ZTE telah menyatakan memiliki kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dan menyebut telah membangun sistem kepatuhan anti suap. Namun perusahaan belum memberikan komentar terkait perkembangan terbaru ini.
