kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45985,97   -4,40   -0.44%
  • EMAS1.222.000 0,41%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Kelompok tajir 1% mendapatkan 82% kekayaan yang tercipta di 2017


Senin, 22 Januari 2018 / 09:03 WIB
Kelompok tajir 1% mendapatkan 82% kekayaan yang tercipta di 2017
ILUSTRASI. ilustrasi uang dollar AS


Sumber: money.cnn | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - LONDON. Lebih dari US$ 8 dari setiap US$ 10 kekayaan yang tercipta tahun lalu mengalir ke kelompok 1% orang kaya dunia.

Kondisi itu berdasarkan laporan riset terbaru dari Oxfam International, yang juga memperkirakan bahwa 50% dari populasi dunia tidak mengalami adanya peningkatan kekayaan.

Oxfam mengatakan, tren tersebut menunjukkan bahwa ekonomi global cenderung menguntungkan dan bermanfaat bagi kelompok kaya.

"Ledakan miliarder bukanlah tanda berkembangnya ekonomi, namun merupakan gejala dari sistem ekonomi yang gagal," kata Winnie Byanyima, direktur eksekutif Oxfam International.

Ketua dari kelompok advokasi itu berpendapat , orang-orang yang membuat pakaian, merakit ponsel dan menanam makanan kita dieksploitasi untuk memperkaya perusahaan dan orang kaya raya.

Studi tersebut, yang dirilis menjelang World Economic Forum di Davos, diproduksi menggunakan data dari Credit Suisse (CS) Global Wealth Databook.

Laporan tersebut juga menyoroti dampak merugikan dari ketidaksetaraan gender dengan data yang menunjukkan lebih banyak pria memiliki tanah, saham dan aset modal lainnya dibanding wanita.

Ketidaksetaraan yang meningkat telah menjadi topik utama di Davos selama bertahun-tahun.

Senin (22/1), Oxfam mengatakan  sekarang saatnya elit global berhenti berbicara tentang ketidaksetaraan dan mulai mengubah cara mereka.

"Sulit untuk menemukan pemimpin politik atau bisnis yang tidak mengatakan bahwa mereka khawatir tentang ketidaksetaraan. Lebih sulit menemukan seseorang yang melakukan sesuatu mengenai hal itu. Banyak yang secara aktif memperburuk keadaan dengan mengurangi pajak dan menghapus hak buruh," kata Byanyima.

Oxfam juga bilang, pemerintah harus fokus pada kebijakan yang akan menghasilkan distribusi kekayaan dan hak pekerja yang lebih adil.

Hal ini bisa termasuk dengan mengenalkan upah yang layak, mendukung serikat pekerja dan menangani diskriminasi gender.

Selain itu, lanjut Oxfam, pemerintah juga perlu mengatasi penghindaran pajak dan memberi batasan pada keputusan pemegang saham dan pembayaran eksekutif. Kelompok tersebut berpendapat bahwa perusahaan seharusnya tidak mengeluarkan dividen kepada pemegang saham kecuali jika mereka membayar upah layak bagi pekerja mereka.

Oxfam juga mengatakan bahwa kebijakan pajak harus digunakan untuk mengurangi kekayaan yang ekstrim.




TERBARU

[X]
×