Ahli PBB sebut kekurangan pangan meluas di Korea Utara, DK harus pertimbangkan sanksi

Sumber: Reuters | Editor: S.S. Kurniawan

KONTAN.CO.ID - JENEWA. Seorang ahli hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membunyikan alarm pada apa yang dia sebut "kekurangan pangan dan gizi yang meluas" di Korea Utara.

Kondisi tersebut diperburuk oleh penutupan perbatasan Korea Utara dengan China selama hampir lima bulan dan langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona lainnya.

Tomas Ojea Quintana, pelapor khusus PBB tentang HAM di Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK), mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk "mempertimbangkan kembali sanksi" atas negara yang terisolasi itu untuk memastikan aliran pasokan makanan.

Baca Juga: Marah besar dan kecewa, Korut putuskan semua kontak dengan Korsel!

"Ada laporan peningkatan jumlah tunawisma di kota-kota besar, termasuk kotjebi (anak jalanan), dan harga obat-obatan dilaporkan meroket," katanya, Selasa (9/6), seperti dikutip Reuters.

"Semakin banyak keluarga (di Korea Utara) hanya makan dua kali sehari, atau hanya makan jagung, dan ada yang kelaparan," ungkap Quintana.

Elisabeth Byrs, juru bicara Program Pangan Dunia PBB (WFP), mengatakan, situasi kemanusiaan di Korea Utara "tetap suram", dengan sekitar 10 juta atau 40% dari populasi membutuhkan bantuan kemanusiaan.