Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - NEW DELHI. Rencana India memajaki pemilik toko online di platform marketplace menuai penolakan dari industri ritel online. Amazon dan Flipkart yang dimiliki oleh Walmart termasuk di antara pelaku industri yang menuntut India mengurangi rencana pungutan pajak ke penjualan pihak ketiga di platform mereka.
Berdasarkan dokumen yang dilihat Reuters, kedua perusahaan e-commerce bersama dengan pengecer online lain menuntut pengurangan pajak dari yang sudah diusulkan pemerintah karena beban pajak itu dinilai akan merugikan industri yang masih muda tersebut.
Baca Juga: Jeff Bezos masih rajin berinvestasi meskipun sudah jadi orang terkaya dunia
Industri ritel online disiapkan untuk kemungkinan pengenaan pajak 1% untuk setiap penjualan yang dilakukan oleh penjual pada platform marketplace mulai April jika rencana itu disetujui oleh parlemen India bulan depan.
Langkah ini merupakan bagian dari rencana yang lebih luas oleh Perdana Menteri Narendra Modi untuk meningkatkan pendapatan pajak dan melawan perlambatan ekonomi yang tajam karena melemahnya permintaan konsumen.
Tetapi pajak akan merugikan sektor e-commerce yang masih baru di negara itu, menurut presentasi yang disiapkan oleh Federasi Kamar Dagang dan Industri India (FICCI) untuk pemerintah dan dilihat oleh Reuters.
"(Itu) akan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki untuk seluruh industri dengan meningkatnya beban kepatuhan. Ini juga akan menyebabkan berkurangnya aktivitas perdagangan," kata kelompok lobi atas nama perusahaan e-commerce seperti dikutip Reuters, Minggu (16/2).
Baca Juga: Amazon ajukan gugatan kepada Trump setelah kehilangan kontrak senilai US$ 10 miliar
Kelompok lobi yang berpengaruh lainnya, Forum Kemitraan Strategis AS-India (USISPF), meminta pemerintah memberi waktu lebih banyak kepada perusahaan e-commerce untuk mematuhi proposal pajak. Kelompok itu juga menginginkan implementasi pajak baru itu ditunda hingga 1 April 2021,
