Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - KYIV. Ukraina akan segera menerima dana segar dari Amerika Serikat (AS) sebesar US$ 150 juta untuk memperkuat militernya. Bantuan ini datang di tengah panasnya kawasan perbatasan Ukraina dan Rusia.
Menteri Pertahanan Ukrainan Andriy Taran pada Sabtu (12/6) mengumumkan, bantuan tersebut merupakan bagian kedua dari paket bantuan keamanan AS untuk mengamankan perbatasan negara.
"Paket bantuan ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Ukraina, meningkatkan manajemen unit dan elemen peperangan elektronik," ungkap Taran, seperti dikutip Sputnik News.
Paket bantuan tersebut dikenal sebagai Inisiatif Bantuan Keamanan Ukraina (USAI), mencakup dana untuk pelatihan, pengadaan peralatan, dan upaya penasehat.
Baca Juga: Rusia curigai adanya pasokan senjata canggih dari NATO ke Ukraina
Dari 2014 hingga 2021, Ukraina telah menerima sekitar US$ 2,5 miliar bantuan pertahanan dari Pemerintah AS.
Sebagai tambahan, melalui Undang-Undang Kemitraan Keamanan Ukraina tahun 2021 yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, AS akan meningkatkan bantuan militer tahunan Ukraina menjadi US$ 300 juta.
Menurut Departemen Pertahanan AS, negeri uak Sam akan terus membantu Ukraina untuk membantu memajukan aspirasi Euro-Atlantik dan transisi demokrasinya.
Mendapat dukungan untuk bergabung dengan NATO
Sejak tahun 2014, pasca kudeta Maidan yang didukung oleh AS dan Uni Eropa, Ukraina mulai menyatakan minatnya untuk bergabung dengan NATO.
Sayangnya, niat tersebut terhalang aturan NATO yang menyebutkan, negara-negara dengan sengketa teritorial dengan tetangga dan yang menderita perang saudara, tidak berhak untuk bergabung sampai masalah diselesaikan.
Baca Juga: Marinir Rusia menggelar latihan pendaratan pasukan amfibi di pantai Krimea
Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyampaikan dukungan tersebut kepada wartawan di atas pesawat Air Force One dalam perjalanan ke Danau Charles, Louisiana pada Kamis (6/5).
Ia juga menjelaskan, Pemerintahan Presiden Joe Biden juga berkomitmen untuk tetap membuka pintu bagi negara manapun yang ingin bergabung dengan NATO.
"Pemerintahan Biden berkomitmen untuk memastikan bahwa pintu NATO tetap terbuka bagi para calon ketika mereka siap dan mampu memenuhi komitmen dan kewajiban keanggotaan dan berkontribusi pada keamanan di kawasan Euro-Atlantik," ungkap Jean-Pierre, seperti dikutip Sputnik News.
Pada pertengahan April lalu, duta besar Ukraina untuk Jerman mengatakan, Ukraina mungkin akan menjadi negara bersenjata nuklir lagi jika NATO tidak mengizinkannya bergabung.
Niat Ukraina ini tentunya ditanggapi dengan sinis oleh rivalnya, Rusia. Bulan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyatakan, keanggotaan Ukraina di NATO akan mengarah pada eskalasi skala besar dari perang dingin di negara itu.
