Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk membatasi suku bunga kartu kredit maksimal 10% menuai sorotan tajam dari Wall Street.
Sejumlah analis menilai usulan tersebut sulit terealisasi karena membutuhkan persetujuan Kongres dan peluang lolosnya sangat kecil.
Kartu kredit selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan konsumen di AS. Instrumen ini memberi fleksibilitas belanja bagi rumah tangga, namun dibarengi bunga tinggi yang membuat saldo utang cepat membengkak.
Bagi bank dan penerbit kartu, bunga tinggi dan biaya tambahan justru menjadi sumber keuntungan utama.
Perdebatan soal pembatasan bunga kartu kredit telah lama memecah Washington. Sebagian pihak menilai kebijakan ini bisa meringankan beban konsumen, sementara yang lain khawatir justru akan mempersempit akses kredit, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Baca Juga: Donald Trump Minta Bunga Kartu Kredit Dibatasi 10% Per Tahun
Trump pada Jumat lalu mengusulkan pembatasan bunga kartu kredit sebesar 10% selama satu tahun, mulai 20 Januari. Namun, ia tidak menjelaskan mekanisme pelaksanaan kebijakan tersebut maupun cara memaksa perusahaan keuangan untuk mematuhinya.
Analis TD Cowen menilai wacana ini lebih bersifat risiko sentimen ketimbang ancaman nyata bagi industri.
“Pembatasan bunga kartu kredit hanya bisa dilakukan lewat undang-undang oleh Kongres, bukan melalui perintah eksekutif,” tulis TD Cowen dalam risetnya.
Mereka juga menyebut peluang kebijakan ini disahkan secara nasional sangat rendah, seperti upaya serupa di masa lalu.
Isu keterjangkauan biaya hidup memang semakin menguat menjelang pemilu paruh waktu AS. Pemilih kian sensitif terhadap harga kebutuhan sehari-hari dan beban utang rumah tangga.
Saat ini, rata-rata suku bunga kartu kredit di AS berada di kisaran 19,65%, menurut data Bankrate.
Baca Juga: Wall Street Nantikan Sinyal Pemangkasan Suku Bunga dari Powell di Jackson Hole
Jutaan warga Amerika membawa saldo kartu kredit dari bulan ke bulan, terutama kelompok berpendapatan rendah yang lebih bergantung pada kartu kredit untuk kebutuhan harian dan kerap dikenai bunga lebih tinggi.
Tingginya bunga membuat utang kartu kredit cepat membesar jika tidak dilunasi penuh setiap bulan.
Pandangan serupa disampaikan analis Barclays yang menilai kewenangan presiden untuk menerapkan kebijakan ini secara sepihak sangat terbatas.
Mereka mengingatkan bahwa usulan pembatasan bunga sebelumnya berulang kali gagal mendapatkan dukungan di Senat maupun DPR AS.
Analis Jefferies juga menegaskan, langkah semacam ini secara historis minim dukungan politik di Kongres dan tetap membutuhkan proses legislasi formal.













