Sumber: New Straits Times | Editor: Syamsul Azhar
KONTAN.CO.ID - SHAH ALAM: Kementerian Pertahanan Malaysia telah mengajukan pemberitahuan pembatalan kepada perusahaan yang memenangkan kontrak untuk menyewakan empat helikopter Black Hawk kepada Angkatan Darat, kata Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, November 2024 lalu.
Pembatalan ini dilakukan setelah perpanjangan akhir kesepakatan, yang berakhir pada akhir Oktober 2024, karena perusahaan tersebut gagal memenuhi tenggat waktu sebelumnya.
"Oktober sudah berakhir, sudah berakhir. Tidak ada apa-apa (Black Hawk), tidak ada apa-apa.
Baca Juga: China Tuduh Filipina Lakukan Provokasi di Laut China Selatan dengan Dukungan AS
"Pemberitahuan pembatalan sudah dikirim," kata Khaled singkat ketika ditanya tentang perkembangan masalah tersebut pada konferensi pers setelah menghadiri upacara pelepasan Batalyon 850-12 Malaysia dari Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon (Unifil) di Pangkalan Udara Subang di Shah Alam, Selangor Malaysia.
Sebelumnya, penyedia layanan udara lokal Aerotree Defence and Services Sdn Bhd. menandatangani kontrak pada Mei tahun lalu untuk menyewakan empat helikopter Sikorsky UH-60A+ Black Hawk kepada korps udara AD.
Berdasarkan kesepakatan senilai RM187 juta, helikopter pertama seharusnya dikirim pada November tahun lalu, tetapi batas waktu itu diundur hingga April tahun ini.
Pada bulan Agustus, Kamar Jaksa Agung (A-GC) menguraikan kemungkinan opsi bagi AD untuk membatalkan sewa Black Hawk, karena keterlambatan pengiriman.
Pada bulan Juli, Wakil Menteri Pertahanan Adly Zahari mengatakan di Dewan Rakyat bahwa Aerotree menghubungkan penundaan tersebut dengan perang berkepanjangan di Ukraina, yang telah menyebabkan gangguan rantai pasokan dan persyaratan persetujuan yang lebih ketat oleh regulator Amerika Serikat.
