/2018/04/25/1840335083.jpg "AS Izinkan Arab Saudi Kembangkan Nuklir, Picu Kekhawatiran Israel")
Sumber: Reuters | Editor: Handoyo
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi yang memberikan izin kepada kerajaan tersebut untuk membangun reaktor nuklir menggunakan teknologi Amerika sekaligus memperkaya uranium memicu kekhawatiran di Israel terkait potensi dimulainya perlombaan senjata nuklir di kawasan Timur Tengah.
Perjanjian yang diumumkan pada Rabu (22/7/2026) itu masih memerlukan persetujuan Kongres AS. Kesepakatan tersebut ditujukan untuk memungkinkan Arab Saudi mengembangkan program energi nuklir sipil.
Namun, sejumlah tokoh politik Israel menilai kesepakatan tersebut dapat mengancam kepentingan keamanan jangka panjang negara itu. Hingga kini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu beserta menteri pertahanan dan menteri luar negerinya belum memberikan tanggapan resmi mengenai perjanjian tersebut.
Mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett, yang akan menantang Netanyahu dalam pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang, menyebut kesepakatan tersebut sebagai kegagalan strategis.
Baca Juga: Rubio Yakinkan Sekutu Asia, Hubungan AS-China Tak Akan Kurangi Komitmen Washington
"Kesepakatan nuklir yang sedang disusun dengan Arab Saudi, tanpa melibatkan Israel, merupakan kegagalan strategis yang serius dan membahayakan keamanan kita," kata Bennett.
Ia menambahkan bahwa pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi berpotensi memicu perlombaan senjata nuklir di kawasan.
"Pengayaan uranium di wilayah Arab Saudi dapat memicu perlombaan nuklir regional dan menyebabkan hilangnya kendali yang berbahaya."
Senada dengan Bennett, mantan Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menilai program nuklir sipil Arab Saudi pada akhirnya berisiko berkembang menjadi program senjata nuklir.
"Program nuklir sipil di Arab Saudi pada akhirnya akan berujung pada senjata nuklir dan memicu perlombaan senjata yang tidak terkendali di seluruh Timur Tengah."
Lieberman menegaskan bahwa Israel, yang secara luas diyakini sebagai satu-satunya negara di kawasan yang memiliki persenjataan nuklir, harus menolak kesepakatan tersebut dan melobi Kongres AS agar membatalkannya.
Negosiasi Berlangsung Bertahun-tahun
Kesepakatan kerja sama nuklir sipil antara Amerika Serikat dan Arab Saudi sebenarnya telah dirundingkan selama beberapa tahun, baik pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump periode pertama maupun di era mantan Presiden Joe Biden.
Baca Juga: Stok Produk Minyak Singapura Turun ke Level Terendah dalam Enam Pekan
Namun, berbagai upaya sebelumnya tidak pernah mencapai kesepakatan final. Salah satu penyebabnya adalah kekhawatiran dari kelompok-kelompok pendukung nonproliferasi nuklir yang menilai kerja sama tersebut dapat membuka jalan bagi Arab Saudi untuk mengembangkan senjata nuklir di masa depan.
Di sisi lain, Israel sebelumnya berharap kesepakatan nuklir dengan Arab Saudi akan menjadi bagian dari normalisasi hubungan diplomatik antara kedua negara, sebagaimana dirancang dalam inisiatif pemerintahan Biden.
Mantan Kepala Staf Pertahanan Israel Benny Gantz mengatakan bahwa pemberian kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi tanpa diiringi pembentukan aliansi regional yang moderat bukanlah langkah yang menguntungkan bagi keamanan Israel.
"Tidak ada pejabat keamanan yang akan mengatakan bahwa memberikan kemampuan nuklir sipil kepada Arab Saudi tanpa mengintegrasikan langkah tersebut sebagai bagian dari pembentukan aliansi regional yang moderat merupakan kebijakan yang baik bagi keamanan Israel," ujar Gantz.
