/2026/03/04/2093713452.jpg "AS Klaim Tewaskan 3 Orang dalam Serangan Kapal di Pasifik Timur, Picu Kritik HAM")
Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Militer Amerika Serikat menyatakan telah menyerang sebuah kapal di wilayah Pasifik Timur pada Selasa, yang mengakibatkan tiga orang tewas.
Serangan ini menjadi bagian dari operasi berkelanjutan AS terhadap kapal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkotika.
Baca Juga: Inflasi Korea Selatan Melesat di April 2026, Tertinggi Sejak Juli 2024
Komando Selatan AS (U.S. Southern Command) menyebut kapal tersebut dioperasikan oleh “organisasi teroris yang ditetapkan”, namun tidak memberikan rincian identitas kelompok tersebut.
Dalam pernyataannya di platform X, pihak militer AS mengatakan kapal itu melintas di jalur perdagangan narkoba yang sudah diketahui dan tengah terlibat dalam aktivitas penyelundupan.
“Intelijen mengonfirmasi kapal tersebut melintas di jalur narkotika di Pasifik Timur dan terlibat dalam operasi perdagangan narkoba,” demikian pernyataan Komando Selatan AS dilansir dari Reuters Rabu (6/5/2026).
Militer AS juga menyebut tidak ada personel mereka yang menjadi korban dalam operasi tersebut. Para korban di kapal tersebut disebut sebagai “narco-teroris pria”, tanpa penjelasan lebih lanjut.
Baca Juga: Harga Minyak Bergerak Tipis di Pagi Ini (6/5): Stok Minyak AS Turun
Serangan Berulang dan Kontroversi
Serangan ini merupakan bagian dari operasi militer AS yang meningkat dalam beberapa minggu terakhir terhadap kapal-kapal yang dituduh mengangkut narkotika di kawasan Pasifik Timur.
Sejak September, operasi semacam ini dilaporkan telah menewaskan lebih dari 170 orang.
Namun, tindakan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia internasional.
Baca Juga: Jelaskan Risiko Penularan Hantavirus di Kapal Pesiar, WHO: Kami Tahu Anda Takut
Kelompok seperti Human Rights Watch dan Amnesty International menyebut serangan itu sebagai “pembunuhan di luar hukum” (extrajudicial killings).
Sementara itu, American Civil Liberties Union (ACLU) menilai klaim pemerintah AS terhadap target serangan tidak didukung bukti yang jelas dan bersifat menakut-nakuti.
Para pakar hukum internasional juga mempertanyakan dasar legal dari operasi militer tersebut, terutama terkait penggunaan kekuatan mematikan di luar zona perang aktif.
