Sumber: Reuters | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru kepada Korea Utara pada Jumat setelah Pejabat AS dan Korea Selatan mengatakan Pyongyang telah menggunakan sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya dalam dua peluncuran baru-baru ini.
Mengutip Reuters, Sabtu (12/3), sanksi tersebut, yang diumumkan oleh Departemen Keuangan AS, menargetkan dua warga negara Rusia dan tiga perusahaan Rusia yang terkait dengan kegiatan pengadaan Korea Utara untuk program misilnya.
Langkah-langkah itu dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara akan segera menindaklanjuti ancaman untuk melanjutkan pengujian penuh ICBM jarak jauh dan senjata nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017.
Departemen Keuangan AS menyebut Rusia sebagai Aleksandr Andreyevich Gayevoy dan Aleksandr Aleksandrovich Chasovnikov, keduanya dari Vladivostok. Ini menamai perusahaan Rusia sebagai Apollon OOO, Zeel–M Co., Ltd, dan RK Briz OOO.
Baca Juga: Korsel Curigai Tes ICBM, Kim Jong Un Serukan Perluasan Situs Peluncuran Luar Angkasa
“DPRK terus meluncurkan rudal balistik yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional, yang merupakan ancaman besar bagi keamanan global,” kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan Brian Nelson dalam sebuah pernyataan, merujuk pada Korea Utara dengan inisial nama resminya.
“Tindakan hari ini menanggapi ancaman ini dengan menargetkan jaringan individu dan entitas yang berbasis di Rusia yang terlibat dalam membantu DPRK mendapatkan komponen untuk sistem rudal balistiknya yang melanggar hukum.”
"Amerika Serikat akan terus menerapkan dan menegakkan sanksi yang ada untuk menekan DPRK agar kembali ke jalur diplomatik dan meninggalkan pengejaran senjata pemusnah massal dan rudal," tambahnya.
Pada hari Kamis, seorang pejabat senior AS menyebut Korea Utara baru-baru ini meluncurkan "eskalasi serius" dan mengatakan penting bagi masyarakat internasional untuk bersatu dalam menentang pengembangan lebih lanjut dari senjata semacam itu.
Pejabat itu mengatakan langkah-langkah itu akan diikuti oleh serangkaian tindakan lebih lanjut dalam beberapa hari mendatang.
