Azerbaijan dan Armenia Teken Perjanjian Damai di AS, Akhiri Konflik Puluhan Tahun

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Azerbaijan dan Armenia menandatangani perjanjian damai bersejarah yang dimediasi oleh Amerika Serikat pada Jumat (8/8), dalam pertemuan dengan Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Kesepakatan ini bertujuan meningkatkan hubungan ekonomi bilateral, membuka jalan menuju normalisasi penuh, dan mengakhiri permusuhan yang telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Perjanjian yang Mengubah Dinamika Kawasan

Konflik antara kedua negara di Kaukasus Selatan telah berlangsung sejak akhir 1980-an, ketika wilayah Nagorno-Karabakh — yang mayoritas penduduknya etnis Armenia — memisahkan diri dari Azerbaijan dengan dukungan Armenia.

Azerbaijan merebut kembali kendali penuh wilayah tersebut pada 2023, yang memicu eksodus hampir seluruh 100.000 etnis Armenia ke Armenia.

Trump menyatakan bahwa kedua negara telah berkomitmen menghentikan pertempuran, membuka hubungan diplomatik, dan menghormati integritas teritorial masing-masing.

Baca Juga: Trump Akan Temui Putin di Alaska Bahas Perdamaian Ukraina dengan Opsi 'Tukar Wilayah'

Hak Eksklusif AS di Koridor Transit Strategis

Salah satu poin utama perjanjian adalah pemberian hak pengembangan eksklusif bagi AS atas koridor transit strategis di kawasan Kaukasus Selatan. Koridor ini, menurut Gedung Putih, akan mempermudah ekspor energi dan sumber daya lainnya.

Selain itu, AS menandatangani kesepakatan terpisah dengan masing-masing negara untuk memperluas kerja sama di bidang energi, perdagangan, dan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI). Rincian kesepakatan ini belum diungkapkan.

Pembatasan kerja sama pertahanan antara AS dan Azerbaijan juga dicabut, sebuah langkah yang berpotensi menimbulkan kekhawatiran di Moskow.

Pujian untuk Trump dan Implikasi Geopolitik

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan memuji peran Trump dalam mengakhiri konflik dan bahkan menyatakan akan menominasikan Trump untuk Hadiah Nobel Perdamaian.

Langkah ini dinilai sebagai pencapaian diplomatik besar bagi pemerintahan Trump, yang sebelumnya juga mengklaim telah memediasi gencatan senjata antara Kamboja dan Thailand, serta perjanjian damai antara Rwanda–DRC dan Pakistan–India.

Namun, Trump belum berhasil mengakhiri perang Rusia–Ukraina maupun konflik Israel–Hamas di Gaza. Ia mengumumkan akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus untuk membahas solusi damai.

Dampak bagi Kawasan dan Sanksi Barat terhadap Rusia

Analis menilai kesepakatan ini berpotensi mentransformasi Kaukasus Selatan, wilayah penghasil energi yang berbatasan dengan Rusia, Eropa, Turki, dan Iran, namun selama ini terpecah oleh perbatasan tertutup dan konflik etnis.

Brett Erickson, pakar sanksi dari Loyola University Chicago, mengatakan bahwa perdamaian ini akan membantu Barat menutup celah dalam kebijakan sanksi terhadap Rusia, karena kawasan Kaukasus selama ini menjadi titik lemah dalam penegakan sanksi.

Tina Dolbaia dari Center for Strategic and International Studies menilai kesepakatan ini merupakan langkah simbolis yang besar, namun masih ada pertanyaan, seperti perusahaan mana yang akan mengelola koridor transit tersebut dan sejauh mana keterlibatan Azerbaijan dan Armenia dalam pembangunannya.

Baca Juga: Emas Swiss Jadi Korban Terbaru Tarif Trump, Pasar Bullion Global Terancam Terguncang

Potensi Resistensi Rusia dan Tantangan Ke Depan

Pengamat independen Olesya Vartanyan memperingatkan bahwa keberhasilan jangka panjang perjanjian ini bergantung pada keterlibatan AS yang berkelanjutan, mengingat sejarah panjang kegagalan negosiasi dan kekerasan antara Armenia dan Azerbaijan.

Para pejabat AS menyebut kesepakatan ini sebagai akhir dari salah satu konflik beku di perbatasan Rusia sejak akhir Perang Dingin, mengirim sinyal kuat ke seluruh kawasan. Koridor ini bahkan telah menarik minat sembilan perusahaan, termasuk tiga perusahaan AS, dan dijuluki "Trump Route for International Peace and Prosperity".

Kelompok HAM Freedom Now mendesak pemerintahan Trump untuk menekan Azerbaijan agar membebaskan sekitar 375 tahanan politik. Namun, Azerbaijan menolak kritik Barat atas catatan HAM-nya dan menyebutnya sebagai bentuk campur tangan yang tidak dapat diterima.