kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45920,31   -15,20   -1.62%
  • EMAS1.345.000 0,75%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Bangun infrastruktur di wilayah konflik, Filipina pinjam US$ 202 juta dari Jepang


Rabu, 13 Februari 2019 / 18:13 WIB
Bangun infrastruktur di wilayah konflik, Filipina pinjam US$ 202 juta dari Jepang


Sumber: South China Morning Post | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - DAVAO CITY. Jepang akan memberikan pinjaman hingga US$ 202 juta kepada Filipina untuk membangun infrastruktur jalan dan jembatan di daerah Mindanao yang sering dilanda konflik dan menjadi basis separatis.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono hadir di Davao City, Filipina terkait kesepakatan tersebut. "Melalui ksepakatan ini, Jepang akan berkontribusi untuk mengembangkan jaringan jalan yang mendukung fondasi kehidupan masyarakat di Mindanao," kata Kano seperti dikutip South China Morning Post.

"Pinjaman ini bisa meningkatkan akses ke sekolah dan rumah sakit dan dengan merevitalisasi kegiatan ekonomi di wilayah tersebut," lanjutnya.

Pinjaman dari Japan International Cooperation Agency ini akan berkontribusi pada proyek yang menelan biaya 24 miliar peso atau sekitar US$ 460 juta untuk menghubungkan wilayah selatan dengan jalan sepanjang 150 km dan 40 jembatan.

Konstruksi dari proyek tersebut diharapkan akan dimulai tahun ini dan berakhir pada tahun 2025.

Gerakan kemerdekaan Muslim di Mindanao sudah ada sejak tahun 1970-an. Front Pembebasan Nasional Moro, yang saat itu merupakan kelompok pemberontak terbesar, sepakat dengan pemerintah pada tahun 1989 untuk membentuk Daerah Otonomi Muslim Mindanao, yang dikenal sebagai ARMM.

Puluhan tahun kemudian, wilayah itu tetap menjadi area konflik. Persaingan politik yang intens dan kelompok-kelompok sempalan pemberontak yang berlomba-lomba untuk menguasai masih sering terjadi.

Setelah hampir dua dekade negosiasi antara pemerintah dan kelompok pemberontak, Duterte menandatangani UU Organik Bangsamoro pada Juli tahun lalu untuk pembentukan entitas otonom baru yang menggantikan ARMM.

Daerah Otonomi Bangsamoro Muslim di Mindanao akan memungkinkan otonomi yang lebih besar bagi rakyatnya. Termasuk memberi lebih banyak kontrol atas sumber daya alam mereka dan bagian yang lebih besar dalam sumber daya negara.

Kono mengatakan Jepang menyambut ratifikasi undang-undang tersebut dan menyatakan bahwa Tokyo telah secara konsisten mendukung proses perdamaian di Mindanao selama lebih dari 10 tahun terakhir.

"Jepang berencana untuk membantu penciptaan lapangan kerja dan peningkatan mata pencaharian bagi penduduk setempat, termasuk para pejuang," katanya.




TERBARU

[X]
×