Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
Sayangnya, PA menduga Israel menghentikan pengiriman di pos pemeriksaan Tepi Barat dan memberi tahu Palestina bahwa tidak ada persetujuan untuk melanjutkan pengiriman ke Gaza.
Salah satu pejabat keamanan Israel juga mengatakan bahwa permintaan vaksin PA masih dalam pemeriksaan dan belum mendapatkan persetujuan. Badan yang ditugasi menyetujui transfer adalah Dewan Keamanan Nasional Israel yang merupakan bagian dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Penundaan pengiriman ini membuat Palestina menghadapi tantangan yang lebih berat di seluruh wilayah Tepi Barat dan Gaza. Dua wilayah tersebut terbagi dengan Israel dan menampung sekitar 5,2 juta warga Palestina.
Setelah kabar ini beredar, kelompok hak asasi turut menuduh Israel telah mengabaikan tugasnya dengan tidak memasukkan penduduk Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza dalam program inokulasi mereka.
Di sisi lain, jika mengacu pada perjanjian damai Oslo, Kementerian Kesehatan Palestina bertanggung jawab untuk memvaksinasi orang-orang di Gaza dan sebagian Tepi Barat di mana Otoritas Palestina membatasi pemerintahan sendiri.
