kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.539.000   0   0,00%
  • USD/IDR 15.740   20,00   0,13%
  • IDX 7.492   12,43   0,17%
  • KOMPAS100 1.159   4,94   0,43%
  • LQ45 920   6,72   0,74%
  • ISSI 226   -0,39   -0,17%
  • IDX30 475   4,06   0,86%
  • IDXHIDIV20 573   5,12   0,90%
  • IDX80 133   0,95   0,72%
  • IDXV30 141   1,37   0,98%
  • IDXQ30 158   1,02   0,65%

Bank of Korea peringatkan kualitas kredit properti


Senin, 30 Juli 2012 / 11:20 WIB
Bank of Korea peringatkan kualitas kredit properti
ILUSTRASI. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak ada mal atau pusat perbelanjaan yang boleh beroperasi hingga 20 Juli 2021 atau selama PPKM darurat.


Reporter: Erindia Deviana, Reuters | Editor: Edy Can


SEOUL. Bank sentral Korea Selatan mewanti-wanti rendahnya kualitas pinjaman real estate komersial. Mereka meminta pihak otoritas memperketat pengawasan dan memberikan perhatian atas isu tersebut.

Menurut Bank of Korea, rasio rasio pelanggaran (delinquency) kredit properti komersial tersebut telah naik ke level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Sementara, harga harga lelang sejumlah properti telah merosot dibandingkan dengan total pinjamannya.

Bank of Korea mencatat, nilai pinjaman properti komersial itu telah tumbuh sebesar kredit perumahan. Mereka mencatat, pinjaman itu mengalir ke para wiraswasta yang memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan ke perusahaan besar ketika pertumbuhan ekonomi sedang menurun.

Berdasarkan analisis data terhadap enam bank terpercaya, rasio pelanggaran kredit properti komersial tercatat sebesar 1,44% pada akhir Mei 2012 lalu. Persentase tertinggi sebelumnya mencapai 1,55% pada September 2009.

Bank of Korea juga mengatakan, rasio pinjaman untuk lelang harga propert komersial mereka telah turun di bawah saldo pinjaman yang mencapai 25%. Angka ini jauh lebih tinggi dari pinjaman perumahan sebesar 0,9%.

Korea Selatan telah mengadopsi serangkaian tindakan administratif yang bertujuan untuk membatasi utang rumah tangga. Sebab, tingginya pinjaman rumah tangga menjadi salah unsur terlemah dalam negara ekonomi terbesar keempat di Asia.

Di Korea Selatan, Komisi Pelayanan Keuangan dan Dinas Pengawasan Keuangan punya tanggung jawab utama untuk mengawasi dan mengatur institusi keuangan negara tersebut. Sementara itu pengaruh Bank Sentral lebih terbatas.


Survei KG Media

TERBARU
Kontan Academy
Advokasi Kebijakan Publik di Era Digital (Teori dan Praktek) Mengenal Pentingnya Sustainability Reporting

[X]
×