Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - KUALA LUMPUR. Anggota parlemen Malaysia dari kubu oposisi mengadakan unjuk rasa di gedung parlemen meminta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mundur dari jabatannya.
Dilansir dari Reuters, para anggota parlemen berbaris di gedung parlemen pada hari Senin (2/8), tetapi dihentikan oleh polisi dengan perlengkapan anti huru hara.
"Muhyiddin sebagai perdana menteri telah jatuh hari ini," ungkap pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dalam pidatonya setelah anggota parlemen dihadang aparat keamanan.
Anwar mengatakan bahwa semua anggota parlemen oposisi yang jumlahnya 107 orang, kini bersatu meminta Muhyiddin mengundurkan diri karena melanggar konstitusi dan dekrit raja, serta menghalangi anggota parlemen menjalankan tugas mereka.
Baca Juga: Asia zona merah, rekor kasus Covid-19 di Tokyo, Thailand, dan Malaysia
Mendukung gerakan ini, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya cara agar gejolak politik yang berkepanjangan ini dapat berakhir dan fokus dapat sepenuhnya diberikan pada upaya untuk menyelesaikan krisis.
"Hanya melalui cara ini, gejolak politik yang berkepanjangan ini dapat berakhir dan fokus pada upaya untuk menyelesaikan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi negara sejak 17 bulan lalu," ungkapnya.
Sejak Mahathir mundur secara tiba-tiba tahun lalu, Malaysia berada dalam kondisi politik yang berubah-ubah di bawah kepemimpinan Muhyiddin sejak Maret 2020.
Melangkahi wewenang Raja
Muhyiddin menghadapi seruan baru untuk mengundurkan diri pekan lalu setelah ia mencabut peraturan pemerintah terkait peraturan darurat Covid-19.
Melansir Reuters, Pemerintah Muhyiddin mengatakan pada 21 Juli telah mencabut semua peraturan yang mulai berlaku sejak keadaan darurat nasional diberlakukan pada Januari.
Baca Juga: Malaysia perpanjang aturan darurat di Sarawak, pemungutan suara ditangguhkan
Sebelumnya, Raja Al-Sultan Abdullah memberlakukan keadaan darurat atas saran Muhyiddin, yang mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk mengekang penyebaran Covid-19.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis (29/7), istana mengatakan pencabutan peraturan dilakukan tanpa persetujuan raja dan dengan demikian bertentangan dengan konstitusi federal dan prinsip-prinsip hukum.
Kantor Pemerintahan Muhyiddin mengatakan pemerintahnya telah bertindak sesuai dengan hukum dan konstitusi Malaysia.
Partai UMNO, blok terbesar dalam aliansi yang berkuasa, meminta Muhyiddin untuk mengundurkan diri karena tidak mematuhi keputusan raja dalam memperdebatkan peraturan darurat di parlemen dan mencabutnya tanpa persetujuannya.
