Sumber: Al Jazeera,Reuters | Editor: S.S. Kurniawan
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden AS Joe Biden mengumumkan paket sanksi baru terhadap Rusia, menyebut pengakuan Moskow atas dua wilayah yang memisahkan diri di Ukraina Timur sebagai awal invasi Rusia terhadap tetangganya.
Dalam pidato singkat pada Selasa (22/2), Biden mengutuk keputusan Presiden Vladimir Putin yang mengakui kemerdekaan Luhansk dan Donetsk dan mengizinkan pengerahan pasukan Rusia untuk “menjaga perdamaian” di wilayah tersebut.
“Jika Rusia melangkah lebih jauh dengan invasi ini, kami siap untuk melangkah lebih jauh dengan sanksi,” kata Biden, seperti dikutip Al Jazeera
“Siapa dalam nama Tuhan yang menurut Putin memberinya hak untuk mendeklarasikan apa yang disebut negara baru di wilayah yang menjadi milik tetangganya?" sebut Presiden AS.
"Ini adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menuntut tanggapan tegas dari komunitas internasional,” imbuhnya.
Baca Juga: Putin Dapat Lampu Hijau dari Parlemen Rusia untuk Kerahkan Militer ke Ukraina Timur
Putin dapat lampu hijau mengerahkan militer ke Ukraina Timur
Sanksi tersebut menargetkan utang negara Rusia serta dua lembaga keuangan besar Rusia, termasuk bank militer negara itu, Biden mengungkapkan.
“Itu berarti, kami telah memutus Pemerintah Rusia dari pembiayaan Barat. Mereka tidak bisa lagi mengumpulkan uang dari Barat dan tidak dapat memperdagangkan utang barunya di pasar kita atau Eropa,” ungkap dia.
Bukan cuma itu, “Kami juga akan menjatuhkan sanksi pada elit Rusia dan anggota keluarga mereka. Mereka berbagi keuntungan korup dari kebijakan Kremlin dan harus berbagi rasa sakit juga,” ungkap Biden.
“Ini adalah awal dari invasi Rusia ke Ukraina, seperti yang dia (Putin) tunjukkan dan minta izin untuk dapat melakukannya dari Duma (Majelis Rendah Parlemen Rusia),” katanya.
Baca Juga: Rusia: Ukraina Kerahkan 120.000 Tentara ke Garis Kontak di Donbass
Putin mendapat lampu hijau dari Majelis Tinggi Parlemen Rusia pada Selasa (22/2) untuk mengerahkan militer ke dua wilayah yang dikuasai separatis di Ukraina Timur, untuk apa yang dikatakan sebagai misi "penjaga perdamaian".
Mengobarkan krisis dengan Barat, anggota Majelis Tinggi Parlemen Rusia memberikan suara setuju setelah Putin meminta izin untuk mengerahkan pasukan ke luar negeri. Langkah itu setelah Moskow mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina Timur pada Senin (21/2).
Keputusan itu segera berlaku, menurut anggota Parlemen Andrei Klishas.
"Dengan menyetujui penggunaan angkatan bersenjata di luar negeri, kami menganggap mereka akan menjadi pasukan penjaga perdamaian, pasukan yang dirancang untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di republik (yang memproklamirkan diri di Ukraina Timur)," kata Valentina Matvienko, Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, seperti dikutip Reuters.
Ketika anggota Parlemen Rusia bertemu untuk membahas rencana pengerahan militer tersebut, Kremlin mengumumkan, Putin telah meratifikasi perjanjian persahabatan dengan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Lugansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur.
Rusia mengatakan, ratifikasi perjanjian tersebut memungkinkannya untuk membangun pangkalan militer di kedua wilayah itu, mengerahkan pasukan, menyetujui postur pertahanan bersama, dan memperketat integrasi ekonomi.
