Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintahan Presiden Joe Biden telah memberitahu Kongres bahwa mereka berencana menghapus utang senilai US$4,65 miliar yang dimiliki Ukraina.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat dukungan bagi Kyiv sebelum Presiden terpilih Donald Trump menjabat pada Januari mendatang. Informasi ini berasal dari surat yang diperoleh Bloomberg News.
Penghapusan Utang Sebagian dari Paket Bantuan US$60 Miliar
Utang yang dihapus ini mencakup setengah dari pinjaman US$9 miliar yang diberikan kepada Ukraina sebagai bagian dari paket bantuan US$60 miliar yang disetujui pada April lalu.
Baca Juga: Rusia Kehilangan 1.610 Tentara, 17 Tank, dan 153 Kendaraan dalam Sehari
Ide pemberian pinjaman tersebut pertama kali diajukan oleh Trump selama kampanye dan dimodifikasi oleh pemimpin Partai Republik di DPR.
Namun, pemerintahan Biden sejak awal sudah mengisyaratkan bahwa sebagian dari pinjaman tersebut akan dihapuskan.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Kongres pada 18 November, Departemen Luar Negeri menyatakan: "Menghapus utang ini, sehingga membantu Ukraina untuk menang, adalah kepentingan nasional Amerika Serikat dan mitra-mitra kami di Uni Eropa, G7+, serta NATO."
Dorongan Bantuan Sebelum Transisi Kepemimpinan
Langkah ini merupakan bagian dari strategi Biden untuk mempercepat bantuan kepada Ukraina sebelum Trump kembali ke Gedung Putih. Biden telah menyatakan bahwa prioritasnya adalah mendorong Rusia dan Ukraina ke meja perundingan damai. Namun, pendukung Ukraina khawatir bahwa Trump mungkin akan memotong bantuan sebagai bagian dari dorongan tersebut.
Selain penghapusan utang, beberapa langkah lain juga diambil oleh pemerintahan Biden dalam beberapa hari terakhir:
-
Peluncuran Rudal Jarak Jauh
Amerika Serikat memberikan izin kepada Ukraina untuk menggunakan rudal jarak jauh yang disuplai AS untuk menyerang target jauh di dalam wilayah Rusia. -
Paket Bantuan Keamanan
Pada Rabu, pemerintahan Biden mengumumkan paket bantuan keamanan baru senilai US$275 juta, termasuk tambang darat antipersonel.
Langkah ini juga mencerminkan komitmen pemerintahan Biden untuk memastikan setiap dolar bantuan yang tersedia digunakan seefektif mungkin sebelum masa jabatannya berakhir.
Baca Juga: Harga Minyak Menguat di Pagi Ini, Ketegangan Geopolitik Kerek Kekhawatiran Pasokan
Kontroversi di Kongres
Meski penghapusan utang ini didukung oleh banyak pihak, beberapa anggota Partai Republik mengkritik langkah tersebut.
Senator Rand Paul dari Kentucky, misalnya, menyatakan melalui platform X bahwa ia akan berupaya memaksa pengambilan suara di Senat untuk menghentikan rencana tersebut.
Paul berargumen bahwa kebijakan ini pada akhirnya membebankan tanggung jawab utang Ukraina kepada rakyat Amerika.
Namun, peluang resolusi ini disetujui sangat kecil mengingat Senat saat ini dikuasai oleh Demokrat.
Bahkan jika resolusi ini lolos, Biden memiliki hak untuk memvetonya. Seorang pejabat AS menegaskan bahwa penghapusan 50% utang tersebut sepenuhnya berada dalam wewenang presiden.
Dukungan Internasional dan Tantangan Logistik
Dalam kunjungan ke Brussels setelah hasil pemilu diumumkan, Menteri Luar Negeri Antony Blinken menegaskan komitmen pemerintahan Biden untuk memaksimalkan bantuan kepada Ukraina.
"Setiap dolar yang kami miliki akan digunakan untuk mendukung Ukraina," katanya.
Baca Juga: Pesan Penyintas Bom Atom Nagasaki ke Putin: Penggunaan Nuklir Akhir dari Umat Manusia
Namun, penyediaan bantuan ini menghadapi tantangan logistik. Dari US$9 miliar bantuan senjata yang tersisa, sekitar US$7 miliar di antaranya harus digunakan untuk suplai senjata dari stok AS, meski persediaan Pentagon untuk beberapa sistem penting mulai menipis.
Sisanya akan dialokasikan untuk kontrak produksi pertahanan yang akan mengirimkan pasokan langsung ke Ukraina begitu tersedia.
Trump, setelah menjabat, dapat memilih untuk membatalkan sebagian kontrak ini, meski hal tersebut akan menimbulkan biaya tambahan.
