Bukan Suntik Mati, Trump Pilih Regu Tembak untuk Eksekusi Pelaku Fort Hood

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyetujui eksekusi mantan mayor Angkatan Darat AS, Nidal Hasan, dengan regu tembak.

Hasan merupakan pelaku penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009 yang menewaskan 13 orang.

Mengutip Reuters, Selasa (6/10/2026), keputusan tersebut disetujui Trump atas rekomendasi Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.

Baca Juga: Bursa Korea Selatan Melemah Rabu (7/10), Investor Wait and See Jelang Kinerja Samsung

Juru bicara Pentagon Sean Parnell mengatakan eksekusi Hasan dengan regu tembak telah mendapat persetujuan presiden.

Penjabat Menteri Angkatan Darat AS Adam Telle mengatakan eksekusi Hasan dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2026 di Fort Hood, Texas.

Penembakan yang dilakukan Hasan menewaskan 12 tentara aktif yang tidak bersenjata serta seorang mantan anggota militer. Sebanyak 32 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut.

Hasan, yang kini berusia 56 tahun, merupakan seorang psikiater Angkatan Darat AS. Ia dijadwalkan bertugas ke Afghanistan beberapa pekan setelah penembakan tersebut.

Dalam persidangan, Hasan kemudian menggambarkan serangan itu sebagai aksi pembalasan terhadap perang AS di negara-negara Muslim.

Baca Juga: Houthi Lancarkan 2 Rudal ke Bandara Aden, Konflik Yaman Memanas

Pengadilan militer pada Agustus 2013 menjatuhkan hukuman mati kepada Hasan setelah menyatakan dirinya bersalah atas 45 dakwaan pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan berencana.

Ia melakukan penembakan menggunakan pistol yang dilengkapi laser di sebuah fasilitas medis di kompleks pangkalan militer Fort Hood.

Hasan ditembak polisi saat ditangkap dan mengalami kelumpuhan sebagian sehingga harus menggunakan kursi roda.

Keputusan Trump tersebut juga menyoroti penggunaan regu tembak sebagai salah satu metode eksekusi di AS.

Pemerintahan Trump baru-baru ini menambahkan regu tembak, sengatan listrik dan gas sebagai metode eksekusi yang diperbolehkan untuk kejahatan federal paling berat.

Perubahan tersebut antara lain dilakukan di tengah semakin sulitnya memperoleh obat-obatan yang digunakan dalam suntik mati. Pelaksanaan suntik mati juga dalam beberapa kasus menghadapi kendala teknis.

Baca Juga: Jelang COP31, Negara-negara Didesak Perkuat Aksi Tekan Pemanasan Global

Pekan lalu, rencana eksekusi seorang perempuan di Tennessee, Christa Pike, melalui suntik mati mengalami kegagalan.

Petugas penjara tidak berhasil melakukan prosedur tersebut dengan benar sehingga Pike tetap hidup dan harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Pengacara Pike pada Selasa mengatakan kliennya telah sadar kembali. Namun, kondisi dan prospek pemulihannya masih belum jelas dan diperkirakan membutuhkan waktu panjang.

Eksekusi terhadap Hasan juga akan menjadi peristiwa langka dalam sejarah militer AS. Berdasarkan kelompok Death Penalty Action, jika eksekusi tersebut dilaksanakan, Hasan akan menjadi orang pertama yang dieksekusi oleh militer AS sejak 1961.

Baca Juga: Bursa Australia Melemah Rabu (7/10), Saham Bank dan Tambang Tertekan

Menurut Death Penalty Information Center, eksekusi militer AS pada 1961 dilakukan dengan cara digantung.

Sementara itu, eksekusi terakhir yang diketahui menggunakan regu tembak oleh militer AS dilakukan pada November 1945 dengan metode penembakan menggunakan senapan.

Dalam aturan Uniform Code of Military Justice, hukuman mati yang dijatuhkan pengadilan militer tidak dapat dilaksanakan sebelum mendapat persetujuan dari presiden.