Sumber: Reuters | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo
KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Bank Dunia telah memutuskan untuk menunda empat proyeknya di Afghanistan sebagai respons atas kebijakan Taliban yang melarang anak perempuan untuk bersekolah. Dilansir dari Reuters, nilai proyek yang ditunda senilai US$ 600 juta.
Proyek-proyek itu didanai dan diatur di bawah Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan (ARTF) yang baru. Semuanya dipersiapkan untuk dilaksanakan oleh badan-badan PBB yang bergerak di bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian.
Dalam aturan yang disiapkan, Bank Dunia mengharuskan semua kegiatan untuk menjunjung kesetaraan, termasuk bagi perempuan dan anak-anak perempuan di Afghanistan.
Baca Juga: Tidak Bisa Dikonversi, Dana Bantuan PBB Tertahan di Bank Afghanistan
Keputusan pemerintah Taliban untuk mencabut izin sekolah bagi anak perempuan membuat Bank Dunia dan ARTF membekukan proyek ini untuk sementara sampai waktu yang belum bisa dipastikan.
"Keempat proyek akan dipresentasikan kepada donor ARTF untuk disetujui hanya ketika Bank Dunia dan mitra internasional memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan keyakinan bahwa tujuan proyek dapat dipenuhi," ungkap Bank Dunia dalam pernyataannya.
Dewan eksekutif Bank Dunia pada 1 Maret lalu baru saja menyetujui rencana untuk menggunakan lebih dari US$ 1 miliar dari dana ARTF untuk membiayai program pendidikan, pertanian, kesehatan dan keluarga.
Program itu diyakini mampu menghindari sanksi otoritas Taliban dan mengucurkan uang melalui badan-badan PBB dan kelompok bantuan. ARTF sempat dibekukan pada Agustus ketika Taliban mengambil alih kekuasaan, menyusul perginya pasukan AS dari Afghanistan.
Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Mendesak Taliban Membuka Kembali Sekolah untuk Anak Perempuan
Ketika dana ARTF dibebaskan kembali, Bank Dunia hendak memastikan bahwa setiap proyek memberikan manfaat secara merata untuk semua rakyat, termasuk perempuan dan anak-anak perempuan.
Taliban yang kini menguasai Afghanistan mengatakan, sekolah akan tetap terlarang untuk anak perempuan sampai sebuah rencana dibuat sesuai dengan hukum Islam. Keputusan Taliban untuk memberi izin sekolah pun akhirnya ditarik pada hari Rabu (25/3).
Guru dan siswa dari tiga sekolah menengah di sekitar ibu kota Kabul mengatakan, para siswi telah kembali ke sekolah dengan gembira pada Rabu pagi, tetapi diperintahkan untuk pulang secara mendadak.
Melalui pernyataan resminya pada Minggu (27/3), Dewan Keamanan PBB meminta penegakan hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan.
"Anggota Dewan Keamanan menegaskan kembali hak atas pendidikan untuk semua warga Afghanistan, termasuk anak perempuan," bunyi pernyataan dari Dewan Keamanan PBB, seperti dikutip Reuters.
