Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
KONTAN.CO.ID - NEW YORK. Badan administrasi Amerika Serikat (AS) yang bertanggungjawab memproses aplikasi imigrasi mengatakan pada hari Selasa (25/8/2020) bahwa mereka telah menghindari cuti yang direncanakan dari 70% stafnya.
Akan tetapi, badan ini juga memperingatkan bahwa mereka masih menghadapi kesulitan keuangan yang dapat mengakibatkan beberapa pelamar visa akan mengalami waktu tunggu yang lebih lama.
Melansir Reuters, Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS (USCIS), badan yang bertanggungjawab atas pemrosesan izin kerja, yang disebut kartu hijau dan visa lainnya, mengatakan bahwa mereka telah menghindari cuti yang direncanakan pada 30 Agustus.
Baca Juga: Italia mesra dengan China, AS bisa marah
Namun pemotongan belanja agresif yang direncanakan badan tersebut akan diberlakukan. Hal ini akan berdampak pada semua operasi, termasuk naturalisasi, demikian pernyataan USCIS seperti yang dikutip Reuters.
USCIS bergantung pada biaya dari aplikasi imigrasi baru. Badan tersebut melaporkan penurunan pendapatan dari biaya sebesar 50% pada bulan Juni karena berkurangnya imigrasi selama pandemi virus corona baru.
Baca Juga: Presiden Iran: Jika AS menginginkan kesepakatan, mereka harus minta maaf
Akan tetapi, para ahli imigrasi dan mantan pejabat mengatakan, sebelum dimulainya pandemi pendapatan badan tersebut telah turun tajam sebagai akibat dari perlambatan dalam pemrosesan dan batasan lain yang diberlakukan pada aplikasi imigrasi.
Presiden Republik Donald Trump telah menjadikan pembatasan imigrasi sebagai prioritas selama hampir 3,5 tahun menjabat.
Reuters memberitakan, Deputi Direktur Kebijakan USCIS Joseph Edlow juga memperingatkan dalam sebuah pernyataannya, tidak ada jaminan badan tersebut dapat menghindari cuti di masa depan dan meminta Kongres AS untuk memastikan bahwa badan tersebut memiliki dana yang cukup untuk tahun fiskal 2021, yang dimulai pada bulan Oktober.
Baca Juga: AS dan China pertegas komitmen atas kesepakatan dagang tahap pertama
USCIS telah meminta dana talangan sebesar US$ 1,2 miliar dari Kongres pada Mei untuk menghindari cuti yang diproyeksikan, tetapi anggota parlemen menolak. Alasannya, badan tersebut masih memiliki dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan operasi selama tahun fiskal.
