Sumber: Telegraph | Editor: Handoyo .
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam kancah politik Amerika Serikat, rekam jejak militer seorang kandidat sering kali menjadi faktor penentu dalam membentuk citra publik dan mendapatkan dukungan dari konstituen, terutama di wilayah-wilayah yang memiliki hubungan kuat dengan militer.
Salah satu kasus terbaru yang menarik perhatian adalah kontroversi seputar rekam jejak militer Tim Walz, kandidat wakil presiden dari Partai Demokrat dalam pemilihan tahun 2024.
Tim Walz, yang menjabat sebagai Gubernur Minnesota, telah menjadi sorotan setelah tuduhan yang menyatakan bahwa ia melebih-lebihkan pengalamannya di militer.
Dalam sebuah video kampanye, Walz menggambarkan dukungannya terhadap undang-undang pengendalian senjata dengan latar belakang pengalamannya di militer. Ia menyatakan bahwa ia "membawa senjata dalam perang" selama masa pengabdiannya.
Namun, pernyataan ini memicu reaksi keras dari beberapa kalangan, terutama di antara sesama veteran dan politisi dari Partai Republik, yang menuduh Walz telah mengabaikan tugasnya dengan pensiun dari militer sebelum unitnya dikerahkan ke Irak pada tahun 2005.
Baca Juga: Kamala Harris Tak Setuju Bahas Pemberlakuan Embargo Senjata Israel
Perjalanan Karir Militer Tim Walz
Tim Walz memiliki karir militer yang panjang, dengan sekitar 24 tahun pelayanan di Angkatan Darat AS. Karirnya ini dimulai pada musim panas 1981 ketika ia pertama kali mengikuti pelatihan dasar di Angkatan Darat AS. Selama karirnya, Walz mencapai pangkat Command Sergeant Major, salah satu pangkat tertinggi bagi prajurit yang terdaftar di militer.
Namun, kontroversi mencuat ketika beberapa pihak menyatakan bahwa Walz tidak pernah terlibat dalam pertempuran aktif, meskipun ia pernah membawa senjata selama masa tugasnya. Dalam sebuah wawancara pada tahun 2018, Walz sendiri mengakui bahwa ada banyak orang yang melakukan lebih banyak daripada yang ia lakukan selama di militer.
Tuduhan utama yang dihadapi Walz adalah bahwa ia "meninggalkan" unitnya dengan pensiun sebelum unit tersebut dikerahkan ke Irak pada tahun 2005. Doug Julin, seorang prajurit yang pernah bekerja dengan Walz, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan tersebut, menyatakan bahwa Walz telah mengecewakan rekan-rekannya.
Namun, klaim ini dibantah oleh beberapa pihak lain. Joseph Eustice, seorang prajurit yang juga pernah bekerja dengan Walz, menyatakan bahwa pada saat Walz pensiun, tidak ada indikasi pasti bahwa unit tersebut akan dikerahkan ke Irak.
Menurut Eustice, keputusan untuk pensiun diambil oleh Walz setelah mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keinginannya untuk mencalonkan diri sebagai anggota Kongres.
Selain itu, Walz juga dituduh memberikan kesan yang salah tentang keterlibatannya dalam Operasi Enduring Freedom, sebuah operasi militer AS yang berfokus pada Afghanistan. Walz memang pernah ditempatkan di Norwegia dan Italia pada tahun 2003 hingga 2004 dalam rangka mendukung operasi tersebut, tetapi ia tidak pernah dikerahkan ke Afghanistan.
Meskipun demikian, gambar-gambar yang muncul menunjukkan Walz memegang poster "Veteran Operasi Enduring Freedom untuk John Kerry" selama kampanye presiden Demokrat pada tahun 2004, yang menimbulkan kesan bahwa ia pernah bertugas di Afghanistan.
Baca Juga: Cawapres Demokrat Paling Miskin Dibanding Kandidat Pilpres AS Lainnya
Reaksi dari Berbagai Pihak
Kontroversi ini telah memicu berbagai reaksi dari kedua belah pihak. Di satu sisi, kubu Partai Republik, terutama yang terkait dengan kampanye Donald Trump, telah mengeksploitasi isu ini untuk menyerang kredibilitas Walz dan, secara tidak langsung, pasangan calon Demokrat.
JD Vance, calon wakil presiden dari Partai Republik, yang juga seorang veteran militer, menuduh Walz melakukan "pencurian kehormatan" dengan pensiun sebelum dikerahkan ke medan perang.
Di sisi lain, beberapa tokoh Demokrat terkemuka telah membela Walz, menyatakan bahwa serangan ini tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu kebijakan yang lebih penting.
Senator Mark Kelly, seorang veteran perang, mengingatkan agar tidak mengikuti jejak Trump yang pernah menghina para veteran. Pete Buttigieg, Menteri Transportasi AS, juga menuduh Partai Republik menggunakan isu ini sebagai taktik strategis untuk menghindari diskusi tentang kebijakan mereka yang tidak populer.
